Tenaga Kerja Asing Ukur Tanah di Bekasi, Ini Imbauan Menaker untuk Penyelenggara Kereta Cepat

Penyelenggara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diminta berkomunikasi intensif kepada kepala daerah yang dilintasi jalur kereta.

Tenaga Kerja Asing Ukur Tanah di Bekasi, Ini Imbauan Menaker untuk Penyelenggara Kereta Cepat
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Pekerja asing (kiri) berbincang dengan Karta, Ketua RT 07/06, Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Karta (kanan) saat ditemui di dekat rumahnya pada Senin (17/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengimbau penyelenggara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk berkomunikasi intensif kepada kepala daerah yang dilintasi jalur kereta.

Hal itu menyusul video viral tentang sejumlah tenaga kerja asing yang mengukut tanah di Kampung Jati, bantaran Kalimalang, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

"Agar pihak KA Cepat memberikan informasi kepada kepala daerah di jalur jalur yang memang dilalui, agar kemudian diteruskan ke kepala desa dan ketua RT jadi dapat informasi itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman," ungkap Hanif di Bekasi, Rabu (19/8/2018).

Peristiwa di Bekasi, kata Hanif, terjadi karena kesalahpahaman. Di mana ketua RT setempat merasa perlu tahu perihal kegiatan pengukuran tanah yang dilakukan sejumlah pekerja konstruksi termasuk TKA itu.

Video Viral TKA Ukur Tanah di Jatimulya Bekasi, Ini Kesaksian Ketua RT Setempat

"Informasi pula, lokasi kejadian dalam proses pembebasan lahan namun warga belum menerima ganti rugi lahan dan itu sangat sensitif dan itu temuan kita yang dilaporkan jajaran saya," ungkap Hanif.

Secara keseluruhan aktivitas TKA yang sempat viral di media sosial ketika tengah mengukur tanah di Bekasi tidak ada yang salah.

Hanif menambahkan, TKA tersebut merupakan geologis enginer, geodetik enginer survei enginer.

Mereka saat itu ditugaskan untuk melakukan pengukuran lahan proyek untuk menentukan kekuatan pondasi konstruksi jalur kereta api cepat.

"Ini jabatan TKA yang profesional dan sesuai izin yg diterbitkan. Tidak ada masalah sesuai aturan," jelas dia

Dia juga menegaskan masyarakat bisa tenang dan jangan mau di provokasi dengan isu yang seolah dilebih-lebihkan.

"Pelacakan dokumen ini tidak menemukan adanya pelanggaran, itu legal punya izin. Perusahan bereskan soal soal seperti, masyarakat tenang dan tidak terprovokasi isu yg di lebih-lebihkan ini," tegas Hanif.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved