Panggil untuk Rapat, DPR Minta Dirut Bulog Budi Waseso dan Mendag Jelaskan Polemik Impor Beras

"Itu pak Buwas ogah rapat dengan pemerintah, nanti DPR Komisi IV yang undang pasti Bulog datang," ujar Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal.

Panggil untuk Rapat, DPR Minta Dirut Bulog Budi Waseso dan Mendag Jelaskan Polemik Impor Beras
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kepala Bareskrim Komjen Pol Budi Waseso menjawab pertanyaan wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/8/2015). Komjen Pol Budi Waseso memberikan keterangan terkait berita pencopotan dirinya sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat hingga anggota legislatif angkat bicara soal pernyataan Dirut Perum Bulog Budi Waseso soal tidak perlu ikut rapat kordinasi (rakor) bersama di pemerintah untuk membahas impor beras.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta Presiden Joko Widodo memanggil Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog untuk memverifikasi data beras nasional saat ini.

Menurutnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution harus memanggil Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog untuk memverifikasi data beras nasional saat ini.

Apalagi Menko Darmin terang menyebut ada ketidakpasan data. Rakor adalah hal yang pas dilakukan.

"Yang punya tupoksi impor atau ekspor itu Menteri Perdagangan. Dia bisa impor untuk komoditi khususnya, ketika ada rekomendasi dari kementerian teknis, Menteri Pertanian. Karena itu kan urusannya ke pertanian. Jadi Menteri Perdagangan tidak akan mengimpor komoditi yang diperlukan tanpa rekomendasi Menteri Pertanian," kata Agus saat dikonfirmasi, Kamis (20/9/2018).

Agus menambahkan melanjutkan, perlu dicari tahu kebenaran data yang dimiliki Kementerian Pertanian.

Pasalnya Agus mendapat informasi dari sejumlah pihak pengumpul data di Kementerian Pertanian, ada sejumlah data pertanian yang tidak akurat.

"Saya ngobrol dengan pengumpul data (pertanian) dari IPB (Institut Pertanian Bogor), data itu kalau ada fuso (gagal panen), banjir, kerusakan sampai 50 persen, nggak boleh menaruh angka 50 persen. Jadi di sini saya menyimpulkan, bahwa di situ ada persoalan data pertanian kita," kata Agus.

Sementara pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing di kesempatan berbeda, mengatakan, rakor merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh tiap kementerian/lembaga untuk mengambil keputusan.

Apalagi untuk memutuskan kebijakan impor pangan seperti pemenuhan beras masyarakat.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved