Tanggapi Cekcok Bulog vs Kemendag Soal Impor Beras, Fahri Hamzah: Jangan Main-main Soal Perut Rakyat

Fahri Hamzah turut menanggapi ramainya cekcok Bulog dan Kemendag terkait beras impor. Ia menegaskan jangan main-main soal perut rakyat

Tanggapi Cekcok Bulog vs Kemendag Soal Impor Beras, Fahri Hamzah: Jangan Main-main Soal Perut Rakyat
Twitter/@kawanFH
Fahri Hamzah saat mengunjungi tenda korban gempa di Lombok Utara, Rabu (8/8/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil DPR Ri Fahri Hamzah turut menanggapi ramainya polemik gudang dan beras impor antara Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementrian Perdagangan.

Diketahui, Kepala Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas menolak impor beras lantaran gudang penyimpanan sudah penuh.

Buwas bahkan sempat 'menyemprot' Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita lantaran pernyataannya yang menyebut penuhnya gudang untuk menampung beras bukan urusan Kementrian Perdagangan.

Fahri Hamzah, melalui akun Twitternya @Fahrihamzah, pada Kamis (20/9/2018) turut menanggapi hal tersebut dengan mempertanyakan cara Kemendag menentukan besaran cadangan pangan pemerintah.

"Sebelum tidur, Gak bisa tidur mikirin permainan #ImportBeras oleh #MafiaImport yg katanya sudah jera. Saya twit menjawab pertanyaan bahwa jika Bulog dalam menentukan besaran cadangan pangan pemerintah berdasarkan penyerapan gabah petani. Kalau kemendag dengan apa ya?" tulis Fahri Hamzah.

Ia menegaskan, persoalan beras bukan hanya sekadar produk pertanian, tapi juga komoditas politik.

Sebab, politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten jelang pemilu.

"Tapi satu hal yg harus dicatat tebal, sejarah mengajarkan bahwa beras sejak era kerajaan hingga era republik bukan hanya sekedar produk pertanian, tapi ia juga stabilisator politik kekuasaan. Beras beras adalah soal politik dan daya tahan, stamina rakyat dan kekuasaan," paparnya.

"Oleh karenanya beras tidak hanya komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik, politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten jelang pemilu, ruang abu abu impor ada pada krn adanya kewajiban cadangan pangan pemerintah. Baik pusat maupun daerah, disinilah data dimainkan," sambungnya.

Lebih lanjut, terkait impor beras Fahri Hamzah menerangkan dalam UU syarat impor pangan diizinkan apabila produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang.

Halaman
1234
Penulis: Erlina Fury Santika
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved