Pileg 2019

Caleg Pernah Terlibat Hukum, KPU DKI Jakarta: Kami Tidak Akan Sosialisasikan Karena Tidak Etis

"Jadi kami tidak akan pernah mensosialisasikan ini loh mantan koruptor. Itu terlalu ekstrim dan kalau kami sih itu berpikir itu gak etis lah," katanya

Caleg Pernah Terlibat Hukum, KPU DKI Jakarta: Kami Tidak Akan Sosialisasikan Karena Tidak Etis
TRIBUNJAKARTA.COM/SUCI FEBRIASTUTI
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Suci Febriastuti

TRIBUNJAKARTA.COM, SENEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tidak akan menyebarluaskan hasil temuan administrasi terkait riwayat hukum calon legislatif (caleg) yang mengikuti Pemilu 2019 kepada masyarakat.

"Aturan yang mengatur secara eksplisit dan tegas itu enggak ada, tapi kami tetap menjaga etika itu. Biarkanlah masyarakat yang mencari tau sendiri," ujar Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KPU DKI Jakarta, Marlina di kantornya, Senin (24/9/2018).

"Kami akan tetap menjaga privasi. Kami tidak penah mem-publish itu di media manapun, selain itu hasil administrasi hanya kami sampaikan ke parpol yang bersangkutan," sambungnya.

Terkait riwayat hukum, Marlina mengatakan caleg mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan dirinya sendiri.

Ha tersebut tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan sosialisasi dilakukan melalui media, baik cetak atau online kepada masyarakat.

Marlina mengatakan jika bukti sosialisasi menjadi salah satu syarat pendaftaran administrasi yang harus dilampirkan oleh caleg saat mendaftar.

"Memang ada kewajiban di dalam PKPU bahwa yang bersangkutan mengumumkan dirinya pernah dipidana dengan kasus pidana apa dan dijatuhi hukuman berapa tahun di media. Selanjutnya, buktinya dilampirkan saat pendaftaran kemarin," jelasnya.

Kemenpora Dorong BOPI Tuntaskan Masalah Tewasnya Suporter Sepakbola

Sering Bawa Smartphone ke Toilet Ternyata Bisa Berdampak pada Kesehatan

Tak Hanya Untuk Dewasa, Pemprov DKI Kini Sediakan Fasilitas Sepeda Anak Gratis di Monas

Kata Marlina, KPU DKI Jakarta membiarkan masyarakat untuk mencari tahu sendiri siapa caleg yang tepat untuk menjadi wakil rakyat di parlemen.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk cerdas dalam memilih wakil rakyatnya.

"Jadi kami tidak akan pernah mensosialisasikan ini loh mantan koruptor. Itu terlalu ekstrim dan kalau kami sih itu berpikir itu gak etis lah untuk disampaikan," kata dia.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada pemilih untuk memilih siapa wakil yang akan mereka percayakan untuk mewakili aspirasi mereka di parlemen," lanjutnya.

Penulis: Suci Febriastuti
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved