Klarifikasi Gugatan M Taufik, Bawaslu DKI Kembali Panggil KPU DKI Hari Ini

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan kembali memanggil perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada hari ini, Senin (24/9/2018)

Klarifikasi Gugatan M Taufik, Bawaslu DKI Kembali Panggil KPU DKI Hari Ini
TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino
Kantor Bawaslu DKI, Jalan Danau Agung 3, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan kembali memanggil perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada hari ini, Senin (24/9/2018).

Perwakilan KPU DKI Jakarta dipanggil ke Kantor Bawaslu DKI di Jalan Danau Agung 3 No. 5, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk memberikan klarifikasi terkait gugatan yang dilayangkan politisi Partai Gerindra Mohammad Taufik.

Adapun isi gugatan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh KPU DKI.

"Hari ini, jam 13.00 WIB. Bawaslu kembali memanggil KPU DKI terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu atas laporan Partai Gerindra (M Taufik). Pemanggilan di Bawaslu DKI," terang Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI, Puadi, dalam keterangan tertulis.

Sebelumnya, pada Jumat (21/9/2018) lalu, KPU DKI Jakarta tidak menghadiri pemanggilan Bawaslu DKI terkait klarifikasi atas gugatan Taufik.

Taufik melaporkan KPU DKI ke Bawaslu DKI karena tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu DKI dalam sidang adjudikasi proses penyelesaian sengketa pemilu.

Adapun Bawaslu DKI telah memutuskan Taufik memenuhi syarat sebagai bakal calon legislatif.

Pihak Taufik menganggap KPU DKI melanggar Pasal 518 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan KPU DKI menuruti putusan Bawaslu DKI.

Arus Lalu Lintas di Jalan Yos Sudarso Menuju Pelabuhan Tanjung Priok Terpantau Lancar

Pendekatan Hukum Dinilai Logis untuk Cegah Korban Nyawa dalam Rivalitas Suporter Sepak Bola

Ridwan Kamil: Bagi Saya Lebih Baik Tidak Ada Liga Jika Harus Mengorbankan Nyawa Manusia

Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa KPU Daerah yang tidak menjalani putusan Bawaslu dapat dipidana dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara dan denda Rp 36 juta.

Penulis: Gerald Leonardo Agustino
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved