Pemilu 2019

Masa Kampanye Dimulai, Jika Temukan Pelanggaran Laporkan ke Bawaslu

Apabila masyarakat yang menemukan pelanggaran yang dilakukan peserta politik dalam masa kampanye bisa melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Masa Kampanye Dimulai, Jika Temukan Pelanggaran Laporkan ke Bawaslu
TRIBUNJAKARTA.COM/SUCI FEBRIASTUTI
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Suci Febriastuti

TRIBUNJAKARTA.COM, SENEN - Masa kampanye peserta politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah dimulai sejak kemarin, 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang.

Sebagai tanada dimulainya masa kampanye ini, peserta politik telah menyampaikan deklarasi Kampanye damai, yang digelar di Silang Monumen Nasional (Monas) Barat, Gambir, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/9/2019).

Adapun isi dari deklarasi tersebut, yakni:

1. Mewujudkan Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Melaksanakan Kampanye Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax,
politisasi SARA dan politik uang.

3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengatur lokasi dan fasilitasi alat peraga kampanye (APK).

"Kemarin kan kami baru menerbitkan SK DKI terkait dua per tanggal 22 September 2018. Yang pertama, SK lokasi pemasangan alat kampanye. Yang kedua, SK fasilitasi alat peraga kampanye," kata Ketua Divisi Partisiasi Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU DKI Jakarta Marlina di kantornya pada Senin (23/9/2018).

Marlina mengatakan apabila masyarakat yang menemukan pelanggaran yang dilakukan peserta politik dalam masa kampanye bisa melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Silahkan langsung melapor ke Bawaslu, nanti Bawaslu yang melakukan eksekusi terhadap yang dipasang di tempat yang dilarang," kata dia.

Marlina menyebutkan ada empat jenis APK yang digunakan yaitu, baliho, bilboard, videotron, dan spanduk.

Ia juga mengatakan penggunaan kalimat persuasif tidak dilarang asalkan tidak melanggar peraturan.

"Enggak apa-apa sesungguhnya APK ini salah satu metode kampanye yang isinya pastinya mengajak, ayo pilih kami," ucapnya.

Penulis: Suci Febriastuti
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved