Kemensos Bakal Sosialisasikan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia

“Untuk keperluan tersebut, Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia akan melakukan kegiatan Sosialisasi Perubahan UU No. 13 di lima lokasi," katanya

Kemensos Bakal Sosialisasikan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia
ISTIMEWA
Sosialisasi rancangan perubahan UU nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia di Hotel Alium Tangerang, Selasa (25/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Isu penuaan penduduk tidak hanya hangat dibicarakan di negara berkembang tetapi juga di negara maju dari berbagai belahan dunia.

Proses penuaan penduduk berkembang antara lain disebabkan oleh penurunan fertilitas, peningkatan usia harapan hidup, dan penurunan angka kematian yang mengubah struktur umur penduduk.

Mengutip data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2014, jumlah lanjut usia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03 persen dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2014 (Statistik Penduduk Lansia Tahun 2014).

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial RI, Andi Hanindito mengatakan, jumlah tersebut menunjukkan Indonesia termasuk negara yang aakan memasuki era struktur populasi tua.

Karena, menurut Andi, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas telah melebihi angka tujuh persen.

“Peningkatan jumlah penduduk lansia tersebut memerlukan perhatian dan perlakuan khusus untuk mempertajam arah dan sasaran pembangunan perlindungan dan pemberdayaan lansia diperlukan sebuah regulasi yang dapat menjadi dasar untuk melakukan intervensi,” kata Andi dalam keterangan resminya di Alium Hotel Tangerang, Selasa (25/9/2018).

Keberadaan Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, tutur Andi, saat ini perlu direvisi karena belum sepenuhnya mengakomodasi pemenuhan hak lanjut usia.

Dalam upaya revisi UU tersebut Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia telah dan akan melakukan beberapa hal.

1. Menyusun Naskah Akademik.
2. Melakukan Penyelarasan Naskah Akademik dengan Kementerian/Lembaga terkait.
3. Melakukan Penyusunan draft RUU.
4. Penyempurnaan Penyusunan draft RUU.

Halaman
12
Penulis: Ega Alfreda
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved