Pemilu 2019

KPU Pastikan Pencoretan Oso Sebagai Caleg DPD Sudah Sesuai Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.30/XVII/2018 memutuskan melarang anggota DPD RI sebagai pengurus partai politik

Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid, menegaskan KPU RI sudah bekerja sesuai aturan saat menyatakan Oesman Sapta Odang (OSO) tidak memenuhi syarat (TMS) mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI.

"Kami meyakini apa yang dilakukan KPU itu sudah sesuai Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol untuk mencalonkan diri,” ujar Pramono, ditemui di kantor Bawaslu RI, Senin (24/9/2018).

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.30/XVII/2018 memutuskan melarang anggota DPD RI sebagai pengurus partai politik.

Setelah dikeluarkan putusan itu, Pramono mengaku pihaknya menindaklanjuti peraturan itu melalui revisi PKPU Nomor 14 Tahun 2018 dengan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPD RI.

Dia menegaskan, aturan itu sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Itu juga sudah diterapkan di calon-calon DPD dari provinsi-provinsi yang lain. Jadi, tidak ada sejauh ini tidak ada persoalan apa-apa. Sehingga, kami tidak memiliki alasan apapun untuk memperlakukan pak OSO dengan cara yang berbeda,” kata dia.

Namun, pihaknya memberikan kesempatan kepada OSO mengajukan upaya hukum lanjutan di Bawaslu RI.

Upaya hukum lanjutan, kata dia, dapat ditempuh dengan cara jalur sengketa dan jalur penanganan pelanggaran administrasi.

"Kami juga harus menanggapi itu dua-duanya dengan cara sengketa yang dimulai dengan mediasi. Sementara dengan penanganan pelanggaran administrasi itu dua prosedur yang berbeda. Karena itu KPU berkewajiban menyampaikan jawaban untuk dua itu,” ujarnya.

Dia menyerahkan kepada Bawaslu RI mengenai keputusan upaya hukum lanjutan yang ditempuh OSO.

Pihaknya akan mematuhi putusan tersebut.

"Tergantung hasil sidang ini juga. Kami lihat putusan Bawaslu bagaimana. Tetapi, kami berkeyakinan apa yang kami lakukan itu sudah sesuai PKPU yang merujuk pada MK,” katanya.

Penulis: Glery Lazuardi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPU Nilai Keputusan OSO Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Caleg DPD Sudah Sesuai Aturan

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved