14 Negara Bantu Korban Gempa dan Tsunami, Dikawal TNI Hingga KPK Buka Kantor di Sulteng

Hal ini mengingat, informasi yang beredar di media sosial, beberapa video menunjukan adanya pencegatan dari orang-orang terhadap kendaraan yang membawa logistik.

"Menjaga distribusi untk jalan darat dari Parigi kami kawal sampai masuk, sampai aman, kemudian dari selatan dari Mamuju juga kami kawal pasukan," kata Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/10/2018).

Pengamanan bantuan logistik untuk korban, kata Hadi, untuk memastikan semua bantuan dari seluruh pihak bisa tersalurkan kepada target yang tepat.

"Sehingga, distribusi bisa masuk ke korban hingga aman," kata Hadi.

Demi terjaganya keamanan dan distribusi logistik tepat sasaran, Hadi mengatakan personil TNI akan ditambah sebanyak 3 Batalyon.

Personil tambahan ini juga dimaksutkan untuk menjaga titik sentral guna menggenjot ekonomi di Palu dan Donggala yang sempat lumpuh paska gempa bumi dan tsunami.

"Pagi tadi di luar TNI yang sudah ada di sana sebelumnya yang sudah ada di sana 850 untuk tenaga kesehatan, namun pagi ini datang kurang lebih yang sudah ke sana rencananya 3 batalion. Sudah ada 500 yang kami kirim tadi pagi," kata Hadi.

KPK bakal berkantor di Palu

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan lembaganya berencana bakal berkantor di Palu demi memantau dana bantuan bencana gempa bumi dari Uni Eropa.

Hal tersebut, kata Saut, setelah menimbang besarnya jumlah bantuan yang akan digelontorkan oleh Uni Eropa.

"Kalau angkanya cukup besar dan tidak efisien nanti kan negara luar melihatnya seperti apa," kata Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/10/2018).

Selain itu, Saut menambahkan, cara tersebut merupakan tindakan pencegahan supaya dana bantuan tepat sasaran.

"Mungkin bisa jadi tidak diambil, tapi miss management, itu yang lebih bahaya lagi. Kok kita nggak bisa bikin kalkulasi yang sederhana," tuturnya.

"Kalau nanti orang bentuknya barang pasti lain, kalau uang pasti lain, nah itu siapa pendistribusiannya seperti apa, harus ada asas keadilannya," imbuh Saut.

Namun, Saut menerangkan, sejauh ini KPK belum membentuk tim yang akan menindaklanjuti.

"Tapi sudah ada diskusi-diskusi tentang itu," katanya.

Seperti dikutip dari BBC pada Senin (1/10/2018), Uni Eropa mengumumkan akan memberikan bantuan sebesar 1,5 juta euro (sekitar Rp 25,5 miliar) untuk Indonesia dalam penanganan korban gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.