Anies Resmikan Rusunami Rp 0 Rupiah: Harga Mulai Rp 184 Juta, Pesan Mulai November

"Harus KTP DKI Jakarta dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta dan minimalnya Rp 4 juta," kata Yoory dilansir Tribunnews dari Kompas.com, Kamis (11/10/2018).

Namun, Yoory enggan menjelaskan lebih lanjut terkait sistem pembelian rusunami DP 0 tersebut. Ia beralasan, PD Pembangunan Sarana Jaya hanya bertanggung jawab untuk membangun rusunami itu.

Rusunami DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, ini akan dibangun dalam 21 lantai yang terdiri dari 780 unit.

Sebanyak 780 unit itu dibagi dalam tiga tipe, yakni tipe studio 21, one bedroom tipe 24, dan two bedroom tipe 36.

"Sudah tersedia 780 unit dari total 21 lantai. Harganya bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Yoory.

Harga tiap unit dijual mulai dari Rp 184 juta untuk yang tipe paling kecil hingga Rp 310 juta untuk two bedroom tipe 36.

3. Serah terima Klapa Village pada Juli 2019

Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Klapa Village dijadwalkan akan diserahkanterimakan pada Juli 2019.

"Target Januari 2019 topping off, dan hand over Juli 2019," kata Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan dilansir dari Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

Menurut dia, saat ini perkembangan proyek yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu sudah cukup signifikan.

"Pembangunan sudah mencapai 15 persen. Sekarang sudah masuk lantai keempat dari 21 lantai yang direncanakan," kata dia.

Ada dua tipe unit yang akan ditawarkan kepada calon pembeli yaitu tipe 21 yang dibanderol seharga Rp 185 juta dan tipe 36 yang dibanderol seharga Rp 320 juta. Siang ini, Anies rencananya akan meluncurkan program rumah tanpa uang muka bertajuk Solusi Rumah Warga atau Samawa di proyek tersebut.

Meski demikian, Yoory mengaku, kurang mengetahui apakah nantinya Rusunami Klapa Village bisa langsung dapat dipesan atau tidak oleh warga.

"Selebihnya hubungi Dinas Perumahan," kata dia.

Untuk diketahui, sejauh ini sudah ada sekitar 6.000 orang yang tertarik untuk memiliki rusun ini. Nantinya, Pemprov DKI akan menyeleksi warga yang berhak sesuai dengan jumlah unit yang akan dibangun. (TribunJakarta/Tribunnews/Kompas.com)