Tindak Lanjut LAHP, Ombudsman Bakal Panggil Wali Kota Bekasi

Teguh menambahkan, LHAP bersifat melekat, meski sejatinya saat pihaknya mengirim LHAP wali kota definitif yang saat ini menjabat belum dilantik.

Tindak Lanjut LAHP, Ombudsman Bakal Panggil Wali Kota Bekasi
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat menghadiri rapat kordinasi di Aula Sekolah BPK Penabur Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Senin (24/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Ombudsman Jakarta Raya bakal melayangkan surat pemanggilan terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, terkait tindak lanjut Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kasus maladministrasi penghentian pelayanan publik di Kota Bekasi.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho menjelaskan, pemanggilan dilakukan lantaran Wali Kota Bekasi belum mengambil tindakan korektif atas LHAP Ombudsman yang telah diberikan sejak Kamis, 27 September 2018 lalu.

"Kami agendakan pemanggilan, karena jangka waktu 14 hari telah dilewati sejak LHAP kita kirim dan hingga sekarang belum ada tanggapan perihal tindakan korektif Wali Kota Bekasi," kata Teguh saat dikonfirmasi, Jumat (12/10/2018).

Teguh menambahkan, LHAP bersifat melekat, meski sejatinya saat pihaknya mengirim LHAP wali kota definitif yang saat ini menjabat belum dilantik.

Ketika itu, LHAP dikirim pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah.

Lalu berganti kepemimpinan ke Pj Wali Kota Bekasi Toto M. Toha, hingga kemudian Wali Kota definitif Rahmat Effendi resmi dilantik, LHAP tersebut belum juga ditanggapi.

"Intinya menanyakan apa yang akan dilakukan wali kota terkait tindakan korektif yang kami sampaikan melalui LAHP," jelas dia.

Dia juga memastikan jika Wali Kota Bekasi belum ada itikad untuk melakukan tindakan korektif atas LAHP Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, pihaknya akan menyerahkan LAHP ke Ombudsman pusat untuk ditindaklanjuti sebagai rekomendasi.

"Kalau sudah jadi rekomendasi dan tidak ditindaklanjuti juga, ya ombudsman pusat bisa usulkan ke Departemen Dalam Negeri untuk memberikan sanksi bagi atasan para ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melakukan maladminitrasi," ungkap Teguh.

Anies Baswedan Ingin Rute Jak Lingko Jangkau Rusunami DP 0 Rupiah

Coach Teco Tak Terpengaruh Rekor Buruk Persija Jakarta di Markas Madura United

Disidik Kabupaten Bekasi Keluarkan Surat Edaran Pembatasan Penggunaan Ponsel Dikalangan Pelajar

Adapun dalam LAHP Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Wali Kota Bekasi diminta untuk melakukan tindakan korektif terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi perihal pengertian layanan publik yang sempat dilakukan pada 27 Juni 2018 lalu.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved