Kasus Korupsi

Anak Usaha Grup Lippo yang Mengerjakan Meikarta Tunjuk Mantan Wamenkumham Jadi Kuasa Hukum

Denny Indrayana ditunjuk sebagai kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), korporasi yang mengerjakan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Beka

Anak Usaha Grup Lippo yang Mengerjakan Meikarta Tunjuk Mantan Wamenkumham Jadi Kuasa Hukum
KOMPAS.com/Sandro Gatra
Mantan Wamenkum dan HAM Denny Indrayana 

TRIBUNJAKARTA.COM- Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana ditunjuk sebagai kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU), korporasi yang mengerjakan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Denny mewakili kantor hukum Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) baru ditunjuk sebagai pengacara sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan.

"Kami dari kantor hukum Integrity selaku kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama. Baru ditunjuk pagi ini," ujar Denny saat dikonfirmasi, Selasa (16/10/2018).

Selain sebagai mantan Wakil Menteri, Denny juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada.

Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka.

Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

Billy dan tiga orang lainnya diduga memberi suap terkait proyek perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Neneng selaku bupati dan para kepala dinas diduga dijanjikan uang Rp 13 miliar oleh pengembang Lippo Group.

KPK Beberkan Alasan Digunakannya Kode di Kasus Dugaan Suap Perizinan Meikarta

Terseret OTT KPK, Kondisi Proyek Meikarta Kini Gersang dan Tanpa Penjagaan

OTT KPK di Kabupaten Bekasi Diduga Terkait dengan Izin Proyek Meikarta

Namun, hingga operasi tangkap tangan, KPK menduga baru terjadi penyerahan uang sebesar Rp 7 miliar. "Meski KPK baru menyatakan dugaan, kami sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut," ujar Denny.

Menurut Denny, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi.

Jika nantinya ditemukan ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, menurut Denny, PT MSU tidak akan mentoleransi dan tidak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Mantan Wakil Menteri Jadi Kuasa Hukum Pembangun Proyek Meikarta

Editor: Erik Sinaga
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved