Kasus Korupsi di Bekasi

Pakai BMW Putih Kabur dari OTT KPK, Neneng Akhirnya Menyerahkan Diri ke KPK

Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada selasa (16/10/2018) subuh.

TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Sejumlah Mahasiwa saat menggelar aksi tasyakuran di depan Kantor Pemkab Bekasi usai penetapan tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Selasa (16/10/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada selasa (16/10/2018) subuh.

Neneng yang berstatus kasus suap perizinan proyek Meikarta sempat menjadi buron KPK.

“Dini hari ini, Selasa sekitar pukul 04.00 WIB, tersangka NR (Neneng Rahmi) menyerahkan diri ke KPK diantar keluarga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara intensif,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya.

Sebelumnya Neneng berhasil kabur dari tangkap tangan KPK menggunakan mobil BMW putih usai melakukan transaksi serah terima uang dari seorang konsultan Lippo Group Taryudi.

“NR sebelumnya diduga berada di mobil BMW putih yang melarikan diri di sebuah jalan dekat pintu tol arah Cikampek,” sebut Febri

Dalam kasus KPK telah menetapkan 9 orang tersangka.

Sebagai diduga pemberi suap yakni Billy Sindoro Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi Konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama Konsultan Purnama, Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Sementara pihak yang diduga sebagai penerima suap adalah Neneng Hasanah Yasin Bupati Kabupaten Bekasi, Jamaludin Kepala Dinas PUPR, Sahat MJB Nahar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP Kab Bekasi, Neneng Rahmi Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi.

KPK mengungkapkan bahwa suap perizinan Meikarta ini cukup Kompleks.

Mega proyek tersebut terdiri dari pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan. Untuk itu butuh berbagai perizinan, diantaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah hingga lahan makam.

Mahar yang diduga sebagai pelancar perizinan-perizinan itu diketahui total komitmen fee senilai Rp 13 miliar melalui sejumlah dinas di Kabupaten Bekasi.

Hingga saat ini telah terealisasi sejumlah Rp 7 miliar ke beberapa kepala dinas pada periode April, Mei, dan Juni.

Mahasiswa Gelar Tasyakuran Usai Bupati Bekasi Ditetapkan sebagai Tersangka

Asisten Daerah Pemkab Bekasi Enggan Berkomentar Soal Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta

Kasus Korupsi di Bekasi: Reaksi Luhut Panjaitan, Investigasi Pengembang dan Kondisi Proyek Meikarta

Sebagai pihak penerima suap Neneng Rahmu dikenakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved