Kasus Korupsi

Apakah Uang Suap Proyek Meikarta Mengalir ke Pusat? Begini Penjelasan KPK

Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah.

Apakah Uang Suap Proyek Meikarta Mengalir ke Pusat? Begini Penjelasan KPK
(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)
Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNJAKARTA.COM - Beberapa waktu silam Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sempat hadir di acara seremoni tutup atap dua menara Meikarta yang dikembangkan Lippo Group di Cikarang, Minggu (29/10/2017) pagi.

Di sana Luhut memastikan bahwa semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah. Dalam sambutannya, Luhut juga menekankan agar masyarakat tidak cepat berburuk sangka pada proyek Meikarta.

Setahun kemudian, Minggu‎ (14/10/2017) KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terkait dugaan suap pengurusan izin proyek properti Meikarta di Kabupaten Bekasi dan Surabaya.

Dalam proyek ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah dana anak buahnya diduga menerima suap Rp 7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp 13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek milik Lippo Group.

Lantas apakah aliran suap ini juga mengalir hingga ke pemerintah pusat? Menjawab itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan sementara ini aliran uang suap baru mengalir ke pejabat dan Bupati Bekasi.

‎"Jadi kalo pertama soal aliran dana dugaan merealisasi sekitar Rp 7 miliar dari komitmen fee Rp 13 miliar rupiah. Sejauh ini yang diidentifikasikan KPK diduga mengalir kepada sejumlah kepala dinas dan sebagian mengalir kepada bupati. Jadi belum ada yang lain sejauh ini. Nanti kita lihat bagaimana penanganan perkara ini," ungkap Febri, Rabu (17/10/2018).

Febri melanjutkan KPK saat ini masih mengidentifikasi lebih pada bagaimana cara proses perizinan yang merupakan kewenangan dari pada Pemerintah Kabupaten dan ada indikasi aliran dana untuk mempercepat proses perizinan.

"Apakah ada keterlibatan pemerintah pusat sejauh ini kami belum mendalami hal tersebut, yang kami dalami adalah proses yang lebih rinci terkait proses fase pertama Meikarta itu," tegas Febri.

Mengenal Sosok Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kini Jadi Tersangka Kasus Suap Proyek Meikarta

Asisten Daerah Pemkab Bekasi Enggan Berkomentar Soal Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta

Reaksi Tina Toon Saat Tahu Namanya Jadi Sandi Khusus Kasus Suap Proyek Meikarta

Dikonfirmasi soal berapa jatah masing-masing yang diterima oleh kepala dinas hingga bupati? Febri mengaku hal tersebut sudah berhasil diungkap dan diidentifikasi oleh penyidik.

Hanya saja untuk sementara ini belum bisa disampaikan karena itu bagian dari materi penyidikan yang masih awal dan akan terus dikembangkan.

"‎KPK tentu saja sudah megetahui itu. Sudah mengidentifikasi kepala dinas "A" itu mendapatkan berapa dan kepala bidang mendapatkan berapa, termasuk juga ada anggota yang disebut disana itu mendapatkan berapa dan juga bupati mendapatkan berapa tentu sudah kami identifikasi. Namun KPK belum bisa bicara lebih rinci karena proses ini kan baru ditahap penyidikan awal. Nanti akan kamu update kembali," tambahnya. (Theresia Felisiani)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK: Suap Proyek Izin Meikarta Diduga Mengalir ke Pejabat dan Bupati Kabupaten Bekasi

Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved