Ruangan Dinas PUPR Masih Disegel KPK, Pegawai Bekerja di Ruangan yang Tersedia

Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja memastikan seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bekerja secara normal

Ruangan Dinas PUPR Masih Disegel KPK, Pegawai Bekerja di Ruangan yang Tersedia
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang yang disegel KPK 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, CIKARANG PUSAT - Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja memastikan seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bekerja secara normal dengan memanfaatkan ruangan yang tersedia.

"Pelayanan itu masih tetap berjalan, walau disegel tapi masih ada beberapa ruangan yang masih bisa digunakan. makanya ini tetap pelayanan berjalan, kita menghimbau kepada semua untuk melayani dengan baik," kata Eka di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (17/10/2018).

Ketika ditanya terkait pembangunan Dinas PUPR yang masih berjalan, Eka belum bisa berkomentar lebih jauh sampai keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur terkait penunjukannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati.

"Nanti ya mungkin saya belum bisa berkomentar lebih jauh, karena kita masih menunggu surat dari Kementrian Dalam Negeri melalui Gubernur, tinggal kita menunggu waktu, dan akan ada tindakan lebih lanjut,"kata Eka.

Seperti yang diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel tiga ruangan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Penyegelan dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah pejabat Pemkab Bekasi pada, Minggu (14/10/2018) lalu.

Pekan Depan, Bonus untuk Atlet Asian Games dan Asian Para Games Asal DKI Cair

Gugat Cerai Angel Lelga, Vicky Prasetyo Beberkan Faktanya: Sudah Enggak Satu Rumah

Petugas BNNP Amankan Tiga WNA yang Tidak Memiliki Izin Tinggal di Indonesia

Selanjutnya dari pengembangan OTT tersebut, pada senin (15/10), KPK resmi menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek properti Meikarta.

Neneng dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga telah menerima suap sebesar Rp 7 miliar dari 13 Miliar yang dijanjikan pihak pengembang proyek Meikarta.

Adapun sejumlah pejabat Pemkab Bekasi yang ditahan diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat Nahor, Kepala Bidang Tata Ruang Neneng Rahmi, Kepala Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP) Dewi Tisnawati.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved