Kasus Korupsi

Sederet Posisi Kosong di Pemerintah Kabupaten Bekasi yang Ditinggal Pejabatnya Jadi Tersangka KPK

Dalam OTT tersebut,u KPK menangkap lima pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sederet Posisi Kosong di Pemerintah Kabupaten Bekasi yang Ditinggal Pejabatnya Jadi Tersangka KPK
Warta Kota/Muhammad Azzam  
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi pasca-Operasi Tangkap Tangan KPK, Rabu (17/10/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait suap proyek perizinan Meikarta.

Dalam OTT tersebut,u KPK menangkap lima pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para pejabat yang diciduk KPK yakni  Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat M Banjarnahor.

Selain itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Trisnowati, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Neneng Rahmi.

Penangkapan itu membuat jabatan strategis di dinas tersebut kosong. Hingga saat ini jabatan itu belum diisi kembali.

Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk menunjuk dan melantik sejumlah pejabat untuk mengisi jabatan kosong tersebut.

Dia masih menunggu surat pengutusan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait penunjukan dirinya sebagai Plt Bupati Bekasi.

"Terkait kepala dinas barang kali itu (tugas) Plt Bupati dan akan kita tindak lanjuti. Kalau sekarang ini saya belum punya wewenang untuk ke sana," katanya usai mengadakan pertemuan di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (17/10/2018).

Eka mengaku sampai hari ini masih menunggu dari Gubernur Jawa Barat terkait surat pengutusannya.

"Kami masih menunggu ya, secara aturan di Kemendagri dan Pak Menteri juga sudah buatkan suratnya yang mengisi posisi Bupati itu Wakil Bupatinya. Tapi masih tunggu surat resmi dari KPK," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved