Polri Kerja Sama dengan KPU dan Bawaslu Tentukan Daerah Rawan Pemilu

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, MAKASAR - Demi lancarnya Pemilihan Umum 2019, Polri bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu menentukan daerah-daerah rawan akan pelanggaran.

Hal itu diungkapkan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto setelah menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Borobudur, Makasar, Jakarta Timur.

"Polisi harus bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu mengenai indeks pengamanan pemilu. Itu harus kita lihat dari berbagai sudut pandang," ujar Setyo, Kamis (18/10/2018).

Setyo menjelaskan, kerja sama dengan KPU dan Bawaslu dilakukan agar mendapat data lebih komprehensif terkait daerah-daerah rawan pelanggaran Pemilu 2019.

"Nanti lebih komprehensif, lebih lengkap kalau bersama sama dengan KPU dan Bawaslu," ujar Setyo.

Sebelumnya, Bawaslu merilis sejumlah daerah di Indonesia yang berpotensi timbulnya pelanggaran pada Pemilu 2018, baik Pemilihan Legislatif atau Pemilihan Presiden.

Lima besar provinsi yang memiliki kerawanan tertinggi, yakni Papua Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, Maluku dan Aceh.

Selain itu, Bawaslu juga memberikan pelanggaran paling rawan pemilu di tingkap kabupaten dan kota, yakni di Lombok Timur dan di Teluk Bintuni.