Kamis, Pemprov DKI Bakal Bahas Soal Kemitraan Bareng Pemkot Bekasi

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera menggelar pertemuan kembali dengan Pemkot Bekasi terkait permasalahan kemitraan di hari Kamis (25/10/2018) mendatang.

Sebab, menurut Anies, hal tersebut harus dibahas secara mendetail agar seluruh wilayah sekitar ibukota dapat merasakan pelayanan yang sama dari Jakarta serta pemerintah kota.

"Apa yang tadi sudah kita diskusikan, nanti dalam hari-hari kedepan, tim dari jajaran Pemprov dan jajaran Pemkot akan bekerja mendetailkannya. Rencananya Kamis akan bertemu untuk mendetailkannya," ujar Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/10/2018).

Meski pernah terlibat selisih komunikasi, Anies mengatakan hal tersebut tak mengubah kerjasama antar pemerintah DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi.

Sebab, menurut Anies seluruh wilayah di kawasan Jabodetabekjur harus saling terhubung satu sama lainnya.

"Karena memang perekonomian di wilayah ini terintegrasi. Warganyapun terintegrasi. Tadi Pak wali kota (Bekasi) cerita porsinya cukup besar presentase penduduk bekasi yang kalau pagi ke Jakarta. Sore, malam, kembali ke Bekasi. Sama saja perusahaan-perusahaan banyak yang beroprasi kegiatannya di Bekasi tercatat kantornya di Jakarta. Jadi integrasi itu tinggi, kita rencanakan sama-sama hari Kamis kita diskusikan," katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) tengah menghadiri panggilan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas dana hibah kemitraan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.

Pemkot Bekasi sempat meminta bantuan kerjasama terkait pembangunan beberapa proyek pada beberapa waktu lalu.

Beberapa diantaranya adalah menyangkut proyek flyover Rawa Panjang senilai Rp 188 miliar, proyek flyover Cipendawa yang nilainya Rp 372 Miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 Miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi nilainya Rp 5 Miliar.

Namun, karena permintaan tersebut tak kunjung cair, sempat terjadi polemik antara dua instansi pemerintahan tersebut.

"Persoalannya bukan cair atau tidak, persoalannya pertama kita ajukan rasional atau tidak, yang kedua prosesnya. Nah ini tadi yang menjadi kesepahaman, Pak Gubernur dan saya sudah sepakat kalaupun kedepan terus, karena tadi ini adalah persaudaraan kita bangun kerangka lima tahun. Kebetulan Gubernur kan baru tahun pertama, saya juga baru tahun pertama. Jadi lima tahun ini, nanti kita create tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga sehingga tidak ada lagi terjadi mis Komunikasi seperti ini," ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (Pepen), di Balai Kota DKI Jakarta Senin (22/10/2018).