Aksi Saling Tanggapi Menteri Kelautan dengan Sandiaga Uno, Ini Jawaban Terakhir Menteri Susi

"Saya tinggal tidur," kata Susi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma // Instagram/@susipudjiastuti15
Cawapres Sandiaga Uno di Beranda Kafe, Jakarta Selatan // Menteri Susi Pudjiastuti 

TRIBUNJAKARTA.COM - Tanggal 10 Oktober 2018, calon wakil presiden Sandiaga Uno menyambangi tempat pelelangan ikan di Karangsong, Indramayu, Jawa Barat.

Di sana, ia menemui nelayan yang mengeluhkan soal surat perizinan penangkapan ikan.

Para nelayan mengeluhkan tidak dapat melaut diakibatkan oleh birokrasi yang rumit.

Merespons hal itu, Sandiaga mengatakan kubunya tak akan mempersulit perizinan soal penangkapan ikan bila mereka menang dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Bahkan, ia berjanji birokrasi akan dipangkas.

"Prabowo-Sandi tidak akan melupakan jasa nelayan," kata Sandiaga.

Pernyataan Sandiaga tersebut membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti naik pitam.

Dirinya mengkritik calon wakil presiden nomor urut dua Sandiaga Uno saat melakukan safari kampanye ke nelayan Indramayu dan menampung keluhan nelayan terkait izin kapal.

Dalam kesempatan itu, Sandiaga berjanji akan memperlancar perizinan nelayan yang merasa kesusahan izin perkapalan dan tidak melayar karena birokrasi.

Padahal, kata Susi, nelayan Indramayu dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 10 gross tonnage dan tidak membutuhkan perizinan namun hanya wajib lapor.

"Kami tidak pernah persulit izin penangkapan ikan, kenapa demikian karena kami mau majukan perikanan indonesia, tidak ada persulit izin," kata Susi, Rabu (17/10).

Susi menyatakan pihaknya pada tanggal 7 November tahun 2014, telah menerbitkan Surat Edaran dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjelaskan bahwa kapal-kapal 10 GT sudah tidak perlu lagi membuat izin, tetapi harus terdaftar.

Hasil tangkapan juga harus masuk ke Tempat Pelelangan Ikan, dan pemerintah daerah setempat juga harus tahu, berapa jumlah tangkapannya, dan siapa saja yang membeli.

Adapun bagi kapal dengan kapasitas di atas 30 GT diwajibkan mengurus administrasi dan birokrasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Administrasi tersebut meliput Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Bila tidak, maka KKP dapat menindak tegas dengan mencabut surat-surat izin tersebut.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved