Soal Kenaikan UMP, Pemprov DKI Bakal Sejahterakan Buruh Lewat Kartu Pekerja

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa memastikan kenaikan UMP DKI Jakarta 2019.

Soal Kenaikan UMP, Pemprov DKI Bakal Sejahterakan Buruh Lewat Kartu Pekerja
TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Andri Yansyah mantan Kadishub DKI Jakarta telah dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Selasa, (25/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa memastikan kenaikan UMP DKI Jakarta 2019.

Hal tersebut baru diputuskan lewat penandatanganan Peraturan Gubernur pada Jumat (26/10/2018).

"Kita kemarin baru mengeluarkan angka versi pemerintah, versi pengusaha, versi serikat pekerja. Nanti angka itulah difluktuasikan dan ketemu satu angka dan diumumkan oleh Gubernur. Jumat penandatangan pergubnya. Tapi diumumkan secara serentak 34 provinsi per 1 November 2018," ungkap Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Andri Yansyah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Menurut Andri terdapat selisih antara peningkatan UMP versi pemerintah sejumlah 8.03 persen, dengan UMP yang diusulkan oleh serikat pekerja.

UMP usulan serikat pekerja 8.03 persen dikalikan dengan angka KLH (Kebutuhan Hidup Layak) yang didapat melalui survei ke 15 pasar lewat 60 item kebutuhan sehari-hari.

Setelah itu, nominal tersebut juga ditambahkan kembali dengan 3.6 persen untuk kompensasi BBM.

Besarannya sekitar Rp 4,3 Juta per bulan. Sedangkan besaran yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta hanya sekitar Rp 3,9 juta.

Ia mengatakan apabila hasil kenaikan UMP tak sesuai dengan usulan serikat pekerja, Pemprov DKI Jakarta akan menyertakan program Kartu Pekerja sebagai bentuk fasilitas para buruh.

Hal tersebut bertujuan untuk menyejahterakan para pekerja.

Halaman
12
Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved