Sindiran Tim Jokowi Hingga Ancaman Kader PKS Soal Dukungan di Pilpres Terkait Kursi Wagub DKI
PKS dan Gerindra sama-sama mengklaim merasa berhak mendapatkan jatah kursi Wagub DKI yang kosong.
Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
"Kami kecewa, PKS dan Gerindra terlalu lama putuskan calon wagub," ujar Sekretaris Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Mualif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).
Dia khawatir roda pemerintahan tidak berjalan jika jabatan wagub terus menerus kosong. Apalagi, masalah Ibu Kota tidak sederhana.
Mualif menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membutuhkan pendamping untuk membantu tugas-tugasnya.
"Jadi, segeralah diajukan, DPRD akan tunggu. Ini kesempatan buat partai pengusung, dikasih kesempatan kenapa harus dibikin lama sih?" kata dia.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta juga mendesak hal yang sama. PKS dan Gerindra diminta tidak berseteru akan hal ini.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali mengingatkan kedua partai tersebut agar lebih mementingkan warga Jakarta daripada ego partai.
"Jangan keras-kerasan terus. Wagub yang dipilih nanti adalah wagub Jakarta, bukan wagubnya PKS atau wagubnya Gerindra," ujar Ashraf.
Ashraf juga mengingatkan agar fraksi partai lain di DPRD juga diminta pendapat. Dia mengatakan, partai lain juga mewakili aspirasi masyarakat Jakarta.
Mendengar pendapat fraksi partai lain dinilai penting bagi PKS dan Gerindra. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Anies ikut mendorong dua partai pengusungnya.
Menurut Bestari, Anies memiliki hak untuk menuntut percepatan penentuan kandidat wagub kepada partai pengusung. Dia juga berpendapat partai pengusung akan langsung bekerja cepat jika ada permintaan langsung dari Anies.
"Seharusnya dia sebagai gubernur itu melobi dua partai ini agar mendorong calon, begitu dong, Anies kan politisi juga, enggak bisa jadi gubernur kalau bukan politisi," kata Bestari.
Sampai kapan?
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, sebenarnya tidak ada batas waktu pengajuan nama cawagub.
Meski demikian, Taufik mengatakan partainya sudah siap mengajukan nama dirinya. Masalah terakhir yang harus disepakati adalah mendapatkan persetujuan PKS.
"Gerindra sih kalau disuruh ajukan besok juga bisa, tetapi kalau kami menyerahkan dan PKS belum, itu kan jadi masalah juga," ujar Taufik. Hal yang sama juga dialami PKS. Anggota Majelis Syuro DPP PKS Triwisaksana mengatakan ada kesepakatan yang satu paket dengan pilpres.
