UMP DKI 2019 Diumumkan Hari Ini, KSPI Akan Melawan Jika Mengacu PP 2015

Jelang penetapan UMP DKI Jakarta 2019, KSPI dan buruh Indonesia menolak penetapan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

UMP DKI 2019 Diumumkan Hari Ini, KSPI Akan Melawan Jika Mengacu PP 2015
KOMPAS.com/DEAN PAHREVI
Ratusan Buruh FSPMI dan KSPI longmarch bertolak ke Jakarta dukung Prabowo sebagai Capres, Kamis (9/8/2018). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia menolak penetapan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang mengacu pada PP 78/2015.

Sebab, KSPI menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur penetapan upah minimum melalui mekaniske survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

"Apabila Gubernur DKI tetap menggunakan PP 78/2015. Maka KSPI dan buruh Jakarta akan menolak dan melakukan langkah-langkah organisasi guna melakukan perlawanan atas kebijakan tersebut," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/10/2018).

Sebagai informasi, sebelumnya terdapat selisih antara peningkatan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah sejumlah 8.03 persen, dengan UMP yang diusulkan oleh serikat pekerja.

Dimana, UMP yang serikat pekerja mengusulkan UMP tersebut dirumuskan berdasarkan 8.03 persen dikalikan dengan angka KLH (Kebutuhan Hidup Layak) yang didapat melalui survei ke 15 pasar lewat 60 item kebutuhan sehari-hari. Setelah itu, nominal tersebut juga ditambahkan kembali dengan 3.6 persen untuk kompensasi BBM.

Besarannya sekitar Rp 4,3 Juta perbulan. Sedangkan besaran yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta hanya sekitar Rp 3,9 juta.

Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengambil langkah terkait keputusan tersebut, dimana dikatakan akan di umumkan secara serentak per tanggal 1 November hari ini.

Kartu Pekerja

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemprov DKI akan menyertakan program Kartu Pekerja, yang bisa digunakan untuk layanan transportasi gratis, dan belanja pangan murah sebagai bentuk fasilitas bagi para buruh. Selain itu juga ada program KJP bagi anak pekerja, hingga rumah DP Rp 0 yang melengkapi kebutuhan para buruh.

Halaman
12
Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved