UMP DKI 2019 Diumumkan Hari Ini, KSPI Akan Melawan Jika Mengacu PP 2015

Jelang penetapan UMP DKI Jakarta 2019, KSPI dan buruh Indonesia menolak penetapan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

UMP DKI 2019 Diumumkan Hari Ini, KSPI Akan Melawan Jika Mengacu PP 2015
KOMPAS.com/DEAN PAHREVI
Ratusan Buruh FSPMI dan KSPI longmarch bertolak ke Jakarta dukung Prabowo sebagai Capres, Kamis (9/8/2018). 

Program tersebut, dikatakan Anies dapat dinikmati oleh para pekerja yang berpenghasilan UMP hingga 10 persen diatas UMP DKI Jakarta di tahun 2019 mendatang.

"Jadi begini (pangan murah) contoh (harga) daging Rp.93 ribu sampai Rp.100 ribu,nah dia cukup beli Rp.35 ribu. Lalu Telur Rp.22 ribu, dia cukup beli (harganya) Rp.10 ribu, beras 5 kilo cukup beli Rp.35 ribu beras top. Terus gula, minyak, termasuk juga susu. Kalau seumpamanya sipekerja punya anak, Pak Gubernur juga memprogramkan atau mengeksekusi terhitung tanggal 1 januari 2019 anak pekerja juga dapat KJP. SD Rp 250 ribu, SMP Rp 300 ribu, SMA Rp 400 ribu. Kalau dikalkulasi lebih dari yang diminta," kata Kepala Disnakertras DKI Jakarta, Andri Yansyah beberapa waktu lalu.

Bawakan Karung Buah Milik Jokowi, Kuli Panggul Ini Ingin Minta Doa Presiden untuk Istri yang Lumpuh

Usai Trauma Gempa Palu, Hastuti Kini Khawatir Kondisi Anaknya yang Jadi Penumpang Lion Air JT610

Lewat program-program tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap bahwa bisa menekan pengeluaran para pekerja khususnya buruh yang berpenghasilan UMP.

"Kami mendukung. Karena hal itu akan meringankan biaya pekerja yang bekerja di DKI dan atau yang bertempat tinggal di DKI. Apalagi sekitar 35 persen dari 60 nilai KHL adalah biaya untuk transportasi dan sewa rumah," kata Said Iqbal.

Meski mendukung program tersebut, Said menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak apabila nantinya pemerintah menetapkan besaran UMP tersebut dengan mengacu pada PP 78/2015.

"Tidak hanya untuk DKI. KSPI dan buruh Indonesia mendesak para Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia agar dalam penetapan UMP/UMK tidak menggunakan PP 78/2018," tambahnya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved