Breaking News:

Pilpres 2019

Bawaslu Hentikan Kasus Iklan Jokowi-Ma'ruf di Media Massa Lantaran Tak Langgar Aturan

Pengusutan kasus dugaan iklan kampanye media massa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dihentikan.

Editor: Y Gustaman
TribunJakarta.com/Suci Febriastuti
Pasangan Jokowi-Maruf Amin tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pengusutan kasus dugaan iklan kampanye media massa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dihentikan.

Keputusan untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut diambil setelah Sentra Gakkumdu bersama Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), kepolisian dan kejaksaan, menyelidiki dan mendengarkan kesaksian Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Bahwa Gakkumdu kemudian memutuskan bahwa terhadap laporan nomor 05 dan nomor 06 dinyatakan dihentikan," kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat membacakan putusan saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Menurut hasil kajian Bawaslu, iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf di harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10/2018) merupakan kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 7 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 23 tahun 2018.

Senada dengan Bawaslu, KPU yang dimintai keterangan sebagai ahli dalam hal ini menyebutkan bahwa tindakan iklan di media massa sebelum 24 Maret-13 April tidak boleh dilakukan.

Tetapi, hasil penyelidikan kepolisian dan kejaksaan menyimpulkan bahwa iklan tersebut bukan merupakan tindak pidana pemilu.

Sebab, dalam hal ini KPU belum mengeluarkan ketetapan mengenai jadwal iklan kampanye di media massa.

Sementara, instrumen hukum yang digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan terkait hal ini, yaitu Pasal 492 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, menyebutkan bahwa pelanggaran kampanye berupa kampanye di luar jadwal, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal tersebut berbunyi, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

"Dari unsur pasal yang ada, kalau penyidik tentu bicara unsur pasal, sampai saat ini KPU belum mengeluarkan jadwal kegiatan kampanye, yang dalam pemeriksaan dari KPU, berarti akan, nanti akan diterbitkan jadwal kampanye, termasuk dari media elektronik maupun media cetak," kata Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Kombes Djuhandani, yang juga hadir dalam konferensi pers.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved