Warga Datangi Samsat Jakarta Timur di Hari Pertama Penghapusan Denda Pajak Kendaraan

Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi administrsi PKB, BBNKB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan mulai 15 November hingga 15 Desember.

Warga Datangi Samsat Jakarta Timur di Hari Pertama Penghapusan Denda Pajak Kendaraan
TribunJakarta.com/Nawir Arsyad Akbar
Puluhan orang mengantre untuk membayar pajak kendaraan di Samsat Jakarta Timur, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (15/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai 15 November hingga 15 Desember 2018.

Kebijakan tersebut pun dimanfaatkan oleh para pemilik kendaraan bermotor, untuk membayar pajak kendaraannya di Samsat Jakarta Timur, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Sudah baca beritanya kemarin, hari ini langsung datang ke Samsat buat bayar pajak kendaraan. Lumayan jadi tidak keluar uang banyak," ungkap Dendy, pemilik kendaraan bermotor, Kamis (15/11/2018).

Selain Dendy, ada juga Erianti, pemilik kendaraan bermotor yang ingin membayar pajak kendaraan selama masa penghapusan sanksi pajak ini.

Menurut dia pada hari pertama kebijakan ini, Samsat Jakarta Timur tidak terlalu ramai oleh pemilik kendaraan yang ingin membayar pajak.

"Mungkin hari pertama, belum banyak orang yang tahu. Makanya tidak terlalu ramai di sini (Samsat Jakarta Timur). Jadi bisa selesai lebih cepat," Erianti.

Pantauan TribunJakarta.com di Samsat Jakarta Timur, puluhan orang mengantre di ruang tunggu menunggu giliran membayar pajak kendaraan.

Sebagian besar pemilik kendaraan yang ingin membayar pajak, tahu hari ini hingga 15 Desember 2018 sedang ada penghapusan sanksi pajak.

Perlu diketahui, penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), ditetapkan dalam dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2315 Tahun 2018.

Para wajib pajak bisa mendapatkan pelayanan penghapusan sanksi administrasi dengan dua cara.

Untuk PKB dan BBN-KB bisa dilaksanakan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor bersama Samsat, gerai Samsat, Samsat Kecamatan, Samsat Keliling dan Anjungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Pekan Raya Jakarta serta pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Sementara PBB-P2 dilaksanakan pada seluruh tempat pembayaran (Bank dan ATM).

Wajib pajak dapat memanfaatkan program penghapusan sanksi adminitrasi PKB dan sanksi adminitrasi BBN-KB dengan mencetak ulang Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang sudah diterbitkan tetapi belum dibayar pada masa periode penghapusan.

Jika SKP dan SKKP yang telah dihapuskan sanksi adminitrasinya tidak dibayar lunas sampai dengan batas jatuh tempo, SKP dan SKKP yang telah dihapuskan sanksi administrasinya dinyatakan tidak berlaku.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved