Pemilu 2019

Penjelasan Ketua KPU Soal Pengidap Gangguan Jiwa Bisa Gunakan Hak Pilih Hingga Kampanye Tahun Depan

Arief Budiman menegaskan mekanisme untuk pemilih dengan kondisi seperti itu sangat beragam tergantung gangguan jiwa yang dialami dan kondisi tersendir

Penjelasan Ketua KPU Soal Pengidap Gangguan Jiwa Bisa Gunakan Hak Pilih Hingga Kampanye Tahun Depan
Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Arief Budiman - Ketua Komisi Pemilihan Umum 

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menjelaskan mengenai mekanisme pemungutan suara bagi pemilik suara di Pemilu 2019 yang menyandang Gangguan Jiwa.

Arief Budiman mengatakan bagi pasien Gangguan Jiwa yang memiliki hak pilih diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter saat akan memberikan suaranya.

“Hal tersebut sudah ada regulasinya, untuk kondisi tersebut yang paling dibutuhkan adalah surat keterangan dokter yang menyatakan seseorang sanggup menggunakan hak pilih, sepanjang tak mengganggu bisa memilih, kalau mengganggu ya tidak bisa,” jelas Arief Budiman usai menjadi pembicara dalam Koordinasi Nasional KPU RI di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).

Arief Budiman menegaskan mekanisme untuk pemilih dengan kondisi seperti itu sangat beragam tergantung Gangguan Jiwa yang dialami dan kondisi masing-masing lokasi.

“Tetap boleh memilih karena tidak semua yang terganggu kondisinya tidak bisa menentukan pilihan, ada gangguan yang tak pengaruhi kemampuan gunakan hak pilih,” kata Arief Budiman.

“Mekanismenya juga beragam disesuaikan dengan masing-masing lokasi, yang penting surat dokter tadi,” tegas Arief Budiman.

Arief Budiman mengatakan pihaknya siap menerima laporan dari masyarakat untuk mengakomodasi pemilih dengan kebutuhan khusus seperti itu.

“Prosesnya masih terus berjalan karena kondisi pemilih seperti itu berbeda, bisa saja kondisi sekarang berbeda dengan lima bulan mendatang, sementara ini pemilih dengan kondisi yang memenuhi syarat kami masukkan dalam daftar pemilih,” kata Arief Budiman.

KPU yakin kampanye semakin gencar dan substantif tahun depan

Sejumlah perdebatan tak substantif antara dua kubu tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden membuat sejumlah kalangan meminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI untuk mengatur tahapan dalam kampanye.

Halaman
123
Penulis: wahyu tribun jakarta
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved