Pemilik Rumah DP 0 Rupiah akan Disanksi Jika Menjual Huniannya Tanpa Melapor

Pemilik rumah down payment (DP) 0 rupiah, akan terkena sanksi jika menjual unit huniannya tanpa melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi DKI

Pemilik Rumah DP 0 Rupiah akan Disanksi Jika Menjual Huniannya Tanpa Melapor
TribunJakarta/Nawir Arsyad Akbar
Proses pembangunan rumah DP 0 rupiah Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (16/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Pemilik rumah down payment (DP) 0 rupiah, akan terkena sanksi jika menjual unit huniannya tanpa melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar jual-beli rumah DP 0 rupiah tidak dijual ke sembarang orang.

"Masyarakat yang menjual ke orang lain akan dikenakan sanksi. Maka, wajib melapor ke Pemprov DKI bila penghuni rumah DP 0 Rupiah mau menjualnya kembali," ujar Meli saat dikonfirmasi, Senin (19/11/2018).

Meli menjelaskan, bahwa jika sudah melapor kepada Pemprov DKI Jakarta, unit rumah DP 0 rupiah akan ditentukan berdasarkan nilai jual objek bangunan (NJOB), dan dinilai jual objek tanah (NJOT) saat dijual.

Usai melapor dan dijual, Pemprov DKI Jakarta akan kembali menjual unit hunian DP 0 rupiah tersebut ke warganya yang berpenghasilan rendah atau berada di daftar tunggu pendaftaran.

"Pasca dijual pemilik unit, pihak dari Pemprov DKI pun akan menjual ke masyarakat yang tidak punya rumah," ujar Meli.

Bagi warga DKI Jakarta yang ingin memiliki hunian di Klapa Village, agar segera mendaftar di loket pendaftaran rumah DP 0 rupiah Klapa Village yang berada di sejumlah lokasi.

Anies Minta Doa ke Jakmania untuk Kelancaran Pembangunan Stadion BMW di Jakut

Polisi Tangkap 2 Pemalak Sepasang Kekasih di Kramat Jati

Karena, batas pendaftaran rumah DP 0 rupiah Klapa Village akan berakhir pada 20 November 2018, dan hanya tersedia sebanyak 780 unit. Rencananya, rusunami Klapa Village yang berdiri di atas 1,5 hektar selesai pembangunannya pada Juli 2019.

Adapun skema pembayaran, mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rndah (MBR).

Dimana bunga kredit atau uang muka telah ditetapkan sebesar maksimal 2,5 persen setiap tahun, dan ditalangi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved