Jalan Kalimalang Rusak, Dishub Kota Bekasi Batasi Kendaraan Bertonase Besar

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi bakal melakukan pembatasan kendaraan bertonase besar di jalur Kalimalang.

TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Kondisi Jalan KH Noer Ali Kalimalang rusak imbas adanya proyek tol Becakayu disepanjang jalur tersebut 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi bakal melakukan pembatasan kendaraan bertonase besar di jalur Kalimalang.

Hal itu dilakukan lantaran kondisi jalur tersebut kerap mengalami kerusakan akibat kelebihan beban.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi Johan Budi mengatakan pemberlakuan pembatasan kendaraan bertonase besar itu akan dilakukan mulai pekan depan.

Sebelum diberlakukan, pihaknya akan memasang rambu di sepanjang jalur Kalimalang atau Jalan KH Noer Ali.

Adapun rambu yang akan dipasang berupa, rambu beban maksimal kendaraan sebesar 8 ton.

"Jalur Kalimalang itu rusak karena beban kendaraan yang melintas melebihi kapasitan jalan, kita akan pasang rambu maksimal 8 ton di sepanjang jalan, dengan pemasangan rambu kita dengan pihak kepolisian akan melakukan penindakan bagi kendaraan yang melanggar," kata Johan di Kantor Pemkot Bekasi, Jumat, (23/11/2018).

Selain kendaraan bertonase melebihi kapasitas, Dishub juga akan melarang kendaraan over dimensi atau kedaraan dengan ketinggian berlebih.

Hal itu dilakukan karena di ruas Kalimalang terdapat pekerjaan proyek pembangunan Tol Becakayu.

Dimana dalam proyek itu, terdapat pemasangan sejumlah pier head atau pemasangan beton jalan layang.

"Kita akan pasang palang pembatas setinggi 4 meter, dimana pasangnya? Kita akan pasang di jalur keluar Tol JORR tepatnya di dekat Kota Bintan," jelas dia.

Dijadikan Warung Remang-remang, Bangunan Liar di Sepanjang Jalan Kalimalang Bakal Digusur

Banyaknya Debu di Jalan Kalimalang Jadi Keluhan Warga dan Pengendara Motor

Dia menambahkan, jalur Kalimalang merupakan jalan lokal, Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini memiliki wewenang untuk membuat kebijakan pembatasan kendaraan.

"Kita sudah bicarakan ini dengan Kementerian Perhubungan, dan ke BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan), karena ini jalan lokal dan kita punya wewenang, kalau kita tidak batasi jalan Kalimalang itu akan makin hancur," jelas dia.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved