Kekecewaan Rizal Ramli Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

Rizal Ramli mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI baru sepekan diluncurkan pemerintahan era Presiden Joko Widodo.

Kekecewaan Rizal Ramli Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
TribunJakarta.com/Nawir Arsyad Akbar
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli usai menjadi pembicara dalam seminar, di Aula Kampus BSI Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (24/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, DUREN SAWIT - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI baru sepekan diluncurkan pemerintahan era Presiden Joko Widodo.

Kritik tersebut ia sampaikan usai menjadi pembicara dalam seminar, di Aula Kampus BSI Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Saya kecewa dengan ekonomi ke-16, di mana sektor yang seharusnya untuk usaha kecil menengah, namun diberikan kepada asing. Misalnya (usaha) sablon, membersihkan umbi-umbian, warnet, akupuntur. Masa kita kasih semua ke orang asing," ujar Rizal Ramli, Minggu (23/11/2018).

Ia juga menolak paket kebijakan ekonomi tersebut, karena ditakutkan para generasi millenial tidak dapat membuka usahanya sendiri, karena pihak asing dapat memiliki saham sampai 100 persen.

"Mereka yang untung (pihak asing), karena mereka 100 persen boleh. Jangan gitu dong, jangan tutup kesempatan untuk generasi millenial," ujar Rizal Ramli.

Rizal Ramli pun meminta kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan paket kebijakan ekonomi XVI, karena ditakutkan akan merugikan para pelaku usaha di Indonesia.

"Karena kita ingin pembangunan Indonesia, bukan pembangunan di Indonesia. Kita mau pembangunan Indonesia, orang Indonesia yang hebat, orang Indonesia yang jadi besar," ujar Rizal Ramli.

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI, ada tiga kebijakan yang diambil pemerintah. Pertama, tax holiday. Ini merupakan insentif fiskal untuk para investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia.

Pemerintah memberikan izin kepada asing untuk bisa investasi atau izin memiliki saham 100% di 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

Rizal Ramli Kerap Mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani, Masalah Pribadi?

Rizal Ramli Menuntut Ganti Rugi Sebesar Rp 1 Triliun dari Surya Paloh

Kedua, relaksasi DNI. Untuk membongkar tak optimalnya DNI 2016, pemerintah memangkas jumlah bidang usaha yang masuk dalam DNI disusutkan dari 515 dalam Perpres 44 Tahun 2016 menjadi 392 pada DNI 2018.

Ketiga, memberikan insentif bagi para ekspor yang mau membawa Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke Indonesia, khususnya untuk eksportir sumberdaya alam (SDA) yakni pertambangan, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved