Breaking News:

Pemkot Bekasi Minta Pemerintah Pusat Segera Lakukan Restorasi Terhadap Kali Bekasi

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera melakukan restorasi Kali Bekasi

TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Kondisi Kali Bekasi berwarna hitam pekat serta menimbulkan bau tidak sedap akibat tercemar limbah. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Mas Sriwati mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera melakukan restorasi Kali Bekasi.

Hal itu dikatakan Mas Sriwati, sebab kewenangan dan kewajiban melakukan restorasi dan rehabilitasi Kali Bekasi berada pada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Badan Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) yang dibawahi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Sudah kirim surat ke Kementrian PUPR dan BBWSCC untuk minta dilakukan restorasi terhadap kali bekasi. Tapi tidak tahu itu kapan akan diwujudkan belum jelas kan," kata Mas Sriwati di Bekasi, Jumat (30/11/2018).

Sriwati menambahkan, belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat dari surat yang dikirimnya terkait permintaan restorasi Kali Bekasi.

"Tahun 2017 sudah (kirim surat), 2018 sudah. Tidak ada dari BBWSCC belum ada jawaban, tidak ada surat jawaban," ujar Mas Sriwati.

Permintaan restorasi Kali Bekasi kepada Pemerintah Pusat bukan tanpa sebab. Kondisi Kali Bekasi saat ini penuh endapan lumpur. Kedalaman air Kali Bekasi diperkirakan hanya dua meter, padahal sebelumnya kedalaman air mencapai lebih dari 10 meter.

"Itu airnya (2 meter) tapi lumpur dibawahnya juga sudah tebal jadi kalau orang jatuh kelelep ya bahaya juga. Dulu mah dalem bisa lebih dari 10 meter (kedalaman air)," jelas Mas Sriwati.

Penyerapan Anggaran Dinas PUPR Depok Jadi yang Terendah

Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Buka Pelayanan KIA di RPTRA Pola Idaman Pondok Labu

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pun kini hanya bisa melakukan pemungutan sampah yang mengalir di Kali Bekasi. Hal itu dilakukan oleh pasukan katak.

"Kali Bekasi kewenangan pusat, BBWSCC program pemerintah pusat PUPR, bukan bekasi kota. Kita gapunya anggaran buat ngeruk juga. Sementara ini kita cuma bisa mengevakuasi sampah-sampah sedikit ruas srbagian kecil ruas kali bekasi aja," pungkas Mas Sriwati.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menilai, dari 49 titik banjir yang ada di Kota Bekasi, dominasi banjir berada di pemukiman warga yang dilalui Kali Bekasi. Banjir tersebut kata Tri merupakan luapan Kali Bekasi yang tidak lagi dapat menampung air jika kondisi debit air meningkat akibat hujan deras.

"Kali Bekasi itu sudah hampir 30 tahun tidak ada restorasi baik itu rehabilitasi maupun itu normalisasi, makin lama makin tinggi lumpurnya. Dinding-dinding sungai juga dalam kondisi mengkhawatirkan," kata Tri

Tri berharap kepada Pemerintah pusat yang dalam hal ini BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) untuk segera melakukan penanganan-penanganan di sungai Bekasi.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved