Penyerapan Anggaran Dinas PUPR Depok Jadi yang Terendah

Kepala BKD Depok, Nina Suzana mengatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan Dinas yang serapan anggarannya paling rendah.

Penulis: Bima Putra | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
TribunJakarta/Bima Putra
Kepala Dinas PUPR Kota Depok Manto Djorghi saat meninjau hasil pengerukan di Situ Pedongkelan, Selasa (27/11/2018) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Depok, Nina Suzana mengatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan Dinas yang serapan anggarannya paling rendah dibanding Dinas lain hingga bulan November.

Yakni hanya 27 persen atau Rp 133,8 miliar dari total Rp 467 miliar Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) Depok tahun 2018 yang diperuntukan bagi Dinas PUPR.

"Ini kalau dari sisi serapan ya. Dinas PUPR sejauh ini baru menyerap 27 persen saja. Kalau Dinas lain sudah mencapai 50 persen," kata Nina di Balaikota Depok, Jumat (30/11/2018).

Nina menyebut Dinas Perumahan dan Pemukiman sudah menyerap 46.8 persen atau Rp 117 miliar dari total Rp 250,3 miliar, Dinas Kesehatan menyerap 47 persen atau Rp 134.9 miliar dari total Rp 286 miliar.

Sedangkan Dinas Pendidikan menyerap 66.7 persen atau Rp 517 miliar dari total Rp 775 miliar yang banyak diserap untuk Dana Bantuan Operasional (BOS).

"Dinas Pendidikan sudah di atas 50 persen, serapannya sudah 66.7 persen atau Rp 517 miliar dari total Rp 775 miliar. Disdik banyak menyerap untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS)," ujarnya.

Desa Sidrap Sulawesi Selatan Juarai Liga Desa Nusantara 2018

Penampilan Nashwa Zahira Harus Terhenti di Indonesian Idol Junior Top 5

Nina menyebut satu alasan rendahnya penyerapan Dinas PUPR karena waktu penagihan dana proyek yang tertunda sehingga jadi tunggakan.

Sementara dari seluruh perangkat Pemkot Depok, Kecamatan jadi yang tertinggi dalam penyerapan anggaran APBD Depok tahun 2018.

"Karena waktu penagihan yang tertunda sehingga menjadi tunggakan. Jadi di tahun berjalan dana tidak terserap dan dilakukan penagihan pembayaran di tahun berikutnya dalam biaya tambahan. Untuk penyerapan tertinggi ada di Kecamatan," tuturnya.

Dari total 11 Kecamatan, serapan anggaran mencapai 75 persen yang digunakan untuk belanja rutin, di antaranya gaji pegawai honorer, alat tulis kantor, rapat dan lainnya.

"Total di seluruh kecamatan mencapai 75 persen hingga November 2018. Ini penyerapan tertinggi. Nilai semua mencapai Rp 105 miliar seluruh kecamatan," lanjut Nina.

Kecamatan Pancoran Mas jadi yang tertinggi dengan serapan 85 persen atau Rp 12 miliar, Beji sebesar 84 persen atau Rp 11 miliar, dan Sukmajaya 76 persen atau Rp 11.2 miliar.

"Kecamatan Pancoran Mas tertinggi, serapannya 85 persen. Beji 84 persen, Bojongsari 78 persen, Sukmajaya 76 persen, dan Cilodong 75.3 persen," jelas dia. 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved