Bawaslu dan Dishub Depok Bakal Tertibkan APK Stiker Berkonten Pemilu 2019 di Angkot

Selain melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019, pemasangan APK stiker menyalahi aturan angkutan umum.

Bawaslu dan Dishub Depok Bakal Tertibkan APK Stiker Berkonten Pemilu 2019 di Angkot
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
APK Capres berbentuk stiker yang terpasang di angkot D 02 rute Depok II, Sukmajaya, Depok, Kamis (29/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, SUKMAJAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok bakal menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang bentuk stiker yang dipasang di kaca belakang angkutan umum.

Kadishub Depok, Dadang Wihana mengatakan sejak pekan lalu Dishub telah mengeluarkan edaran kepada Organda dan pemilik angkutan umum agar mencopot stiker konten Pemilu 2019.

"Kita sudah siapkan surat edaran kepada seluruh Organda atau seluruh pengusaha angkutan agar tak menerima order APK yang ditempelkan di kendaraan. Minggu ini penyebaran sosialisasi, minggu depan akan dilakukan penertiban dipimpin oleh Bawaslu," kata Dadang di Sukmajaya, Depok, Senin (10/12/2018).

Selain melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye Pemilu 2019, pemasangan APK stiker menyalahi aturan angkutan umum.

Pasalnya stiker yang kerap dipasang di kaca belakang angkutan umum menutup seluruh bagian belakang kaca sehingga penumpang tak terlihat.

"Kalau di angkutan umum lebih ke kaca, minimal kaca itu 40 persen. Kalau itu kan tertutup, dari sisi angkutan memang harus transparan. Dari Bawaslu punya aturan sendiri terkait kampanye," ujarnya.

Bila nantinya Caleg dan tim sukses partai politik kembali memasang stiker berkonten Pemilu 2019, Bawaslu Depok bakal menegur Caleg dan tim sukses.

Perihal melalui Organda atau pemilik angkot pemasangan APK dilakukan, Dadang mengaku belum mengetahui pasti lewat mana pembayaran dilakukan.

"Itu kita belum tahu, kemungkinan langsung ke pemilik, jadi enggak melalui Organda, sepertinya enggak melalui Organda. Dari Bacaleg langsung ke pemilik," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Bima Putra
Editor: Erlina Fury Santika
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved