Sebulan Penghapusan Denda, Penerimaan PKB dan BBNKB Jakut Capai Rp 21,4 M

Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jakarta Utara mencapai Rp 21,4 M selama penghapus denda pajak

TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino
Suasana Samsat Jakarta Utara, Jumat (14/12/2018), sehari jelang berakhirnya penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN-  Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jakarta Utara mencapai Rp 21,4 miliar selama kebijakan penghapusan denda pajak, 15 November-15 Desember 2018.

Total kendaraan bermotor yang pajaknya lunas selama masa tersebut terhitung sebanyak 14.165 kendaraan.

"Ada 10.424 kendaraan roda dua dan 3.471 kendaraan roda empat. Nominal penerimaannya Rp 21.472.482.535," kata Kepala Unit PKB dan BBNKB Suban Pajak Jakarta Utara, Robert L Tobing, Senin (17/12/2018).

Robert merincikan penerimaan PKB sampai tanggal 15 Desember kemarin mencapai angka Rp 1.406.747.366.474.

Nominal tersebut menurut Robert sudah mencapai 96 persen dari target di tahun ini.

Sementara itu, penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah mencapai 99,7 persen dari target yang ditetapkan. Nominalnya yakni Rp 925.590.289.000.

"Target PKB itu Rp 1,472 triliun dan BBNKB Rp 926,473 miliar," kata Robert.

Meski angka penerimaan sudah tinggi, total penerimaan masih melenceng sedikit dari target. Menurut Robert, hal itu dikarenakan masih ada masyarakat yang merasa malas melunasi pajaknya di kantor Samsat.

Masyarakat yang belum lunas pajaknya juga dinilai adalah mereka yang minim informasi perihal fasilitas pembayaran elektronik yang tersedia.

Tingginya Animo Masyarakat , Penghapusan Sanksi Pajak Diperpanjang Sampai 31 Desember 2018

BPRD Jakarta Timur Beri Waktu 2 x 24 Jam Bagi 2 Perusahan Agar Lunasi Utang Pajak

"Jadi mereka masih datang ke Gerai Samsat sehingga membludak dan orang malas. Padahal mereka bisa bayar lewat e-samsat saja," kata Robert.

Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak mulai 15 November dan berakhir 15 Desember 2018.

Penghapusan diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak PKB dan BBNKB untuk semua tahun tunggakan.

Penulis: Gerald Leonardo Agustino
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved