Satu Bulan Berlalu, Polresta Depok Belum Buka Hasil Penyelidikan Pengerjaan Proyek Situ Pedongkelan

Meski satu Tim Satreskrim Polresta Depok telah mendatangi sejumlah warga dan memfoto KTP warga RW 05 sejak pertengahan November lalu.

Satu Bulan Berlalu, Polresta Depok Belum Buka Hasil Penyelidikan Pengerjaan Proyek Situ Pedongkelan
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Kondisi bagian tengah Situ Pedongkelan usai dikeruk, Cimanggis, Depok, Minggu (16/12/2018). T 

Tapi saat pembuangan cipratan lumpur mengenai rumah warga, sementara saat hujan turun ceceran lumpur bercampur air menyentuh pekarangan rumah mereka.

"Polisi tanya, lumpur itu banjir ke rumah saya atau enggak. Saya bilang enggak, tapi kalau hujan airnya bercampur lumpur dan sampai depan rumah. Pas diuruk juga lumpurnya nyiprat ke rumah warga," lanjut Bambang.

Kedatangan Tim Satreskrim Polresta Depok juga dipertanyakan Ketua RT 05, Lastini Wagino, Ketua RT 06, Toni Asmadi, dan Ketua RW 05, Sofinal Darwis lantaran tidak berkomunikasi dengan mereka sebelum mendatangi warga.

Keluhkan Proyek Situ Pedongkelan, Ketua RT/RW Tanyakan Tim Polresta Depok Temui dan Foto KTP Warga

"Saya sebagai ketua RW mempertanyakan kenapa polisi enggak ada koordinasi dengan Ketua RT atau RW. Apalagi mereka datang secara resmi membawa senjata api, kalau warga saya merasa takut bagaimana?" ujar Sofinal.

Dia menyebut RT dan RW diakui secara resmi oleh negara sehingga harus selalu dilibatkan oleh pemerintah dalam setiap kegiatan sebagai perwakilan warga secara resmi.

Sofinal mengakui bila LPM memang diakui negara, namun yang memiliki kewenangan di tingkat RT dan RW adalah Ketua RT dan RW setempat, bukan LPM.

"Kenapa polisi malah didampingi oleh LPM? Memang LPM resmi dan mengenal warga, tapi yang memiliki data warga kan kami. Pejabat saja kalau mau pindah rumah lapor ke RT dan RW," tuturnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane juga menyatakan bahwa kinerja Polresta Depok yang mendatangi dan memfoto KTP salah karena tak didampingi Ketua RT/RW setempat.

Neta menegaskan, sejak meminta keterangan, menangkap, hingga menggeledah warga, polisi harus didampingi Ketua RT dan RW setempat sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"SOP-nya polisi harus didampingi RT atau RW setempat. Polisi harus menjelaskan dalam rangka apa mendatangi warga dan yang didatangi satu atau banyak rumah kepada RT dan RW setempat," kata Neta, Senin (17/12/2018).

Halaman
1234
Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved