Kebijakan Ganjil Genap

Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bakal Putuskan Perpanjangan Kebijakan Ganjil-Genap Besok

"Sudah ada FGD, beberapa FGD yang kita lakukan, rencana finalisasi di tanggal 27 Desember besok. Rapat evaluasi dan Penetapan kebijakan lanjutannya."

Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bakal Putuskan Perpanjangan Kebijakan Ganjil-Genap Besok
Tribunnews.com/Irwan Rismawan
Papan pemberitahuan sistem plat nomor kendaraan ganjil genap saat hari pertama pemberlakuan peraturan pelat nomor ganjil-genap di Bundaran Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, bahwa diperpanjangnya atau tidak perlausan ganjil genap di Ibu Kota, akan diputuskan pada 27 Desember 2018 besok.

"Sudah ada FGD, beberapa FGD yang kita lakukan, rencana finalisasi di tanggal 27 Desember besok. Rapat evaluasi dan Penetapan kebijakan lanjutannya, jadi (tanggal) 27 besok akan diputuskan lanjut tidaknya," kata Sigit kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

Pada pembahasan sebelumnya, Sigit mengatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak masukan terkait kebijakan tersebut.

Baik dari sisi penegakan hukum, hingga efektifitas penggunaan angkutan umum di Ibukota. Hal ini menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Sigit, meski pihaknya telah menerima masukan-masukan yang mengarahkan untuk perpanjangan ganjil-genap.

Dirinya mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk dilakukan modifikasi pada pola kebijakan yang baru.

Ditegur Arsy Karena Kerap Pakai Celana Pendek, Tanggapan Aurel Hermansyah dan Ashanty Banjir Kritik

Modifikasi tersebut, terkait dengan pemberlakuan ganjil-genap yang ada di beberapa wilayah.

"Meskipun rata-rata semuanya mengarah ke perpanjangan, ada modifikasi terkait pemberlakukan pelaksanaan. Kemudian juga ada masukan terkait efektifitas penegakan hukum, sehingga misalnya aturan terkait simpang terdekat ini dihilangkan supaya tidak ada kegamangan dalam sisi pengguna maupun sisi penegak hukumnya itu sendiri. Termasuk juga kemungkinan perluasan kawasan pemberlakukan gagen mempertimbangkan adanya peningkatan pengguna angkutan umum," kata Sigit.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved