Anggota Fraksi PDIP: Hunian DP Rp 0 Terlalu Memaksa
Pasalnya, menurutnya program hunian murah tersebut tak memiliki kemajuan sejak diluncurkan pada beberapa waktu lalu.
Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta turut menyoroti sejumlah kinerja Pemprov DKI Jakarta dibawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan selama priode tahun 2018.
Menurut Fraksi PDI-P, Anies terlalu mengumbar optimisme di mata masyarakat Ibukota mengenai sejumlah program kerja yang telah dicanangkan.
Sebab, program tersebut dinilai hanya sebatas wacana.
"Pembangunan Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang sedari awal begitu mengumbar optimisme perubahan menuju pembangunan yang lebih baik nampaknya baru berhenti di kata-kata dan wacana," kata Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Dwi Rio Sambodo, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/12/2018).
Salah satunya adalah program hunian atau Rumah DP Rp 0. Menurut Dwi, program tersebut tampak terlalu memaksa.
"Berdasarkan catatan kami, APBD DKI tahun 2019 cukup terkuras banyak untuk merealisasikan program hunian DP Rp 0. Sebagian besar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada dua BUMD, yakni PT. Jakpro dan Pembangunan Sarana Jaya," kata Rio.
"Dalam hal ini kami meminta agar tidak menjadikan BUMD sebagai alat unutk memenuhi ambisi gubernur. Sebab, program-program DKI yang tercantum dalam RPJMD menjadi tanggung jawab SKPD. Sementara kita tahu BUMD tidak termasuk organisasi perangkat daerah," tambahnya.
• Petugas Kebersihan Bersihkan 63 Meter Kubik Material Vulkanik Anak Krakatau di Kepulauan Seribu
Fraksi PDIP, menilai bahwa program tersebut seolah tengah berjalan ditempat. Pasalnya, menurutnya program hunian murah tersebut tak memiliki kemajuan sejak diluncurkan pada beberapa waktu lalu.
Tak hanya sampai disitu. Fraksi PDIP turut menyoroti cicilan dari program tersebut. Rio mengatakan, bahwa besaran bungan untuk program DP Rp 0 mencekik masyarakat.
"Bunga cicilan Rumah DP Rp 0 program Anies Baswedan sebesar 9,45 persen. Jauh lebih tinggi dibanding bunga Fasilitas Likuiditas. Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen. Makanya, walaupun harga Rusun tipe 21 di Klapa Village seharga Rp184 juta besar cicilannya mencapai Rp 2,1 juta. Sedangkan Rusun di Kemayoran dengan Harga Rp 256 juta cicilannya hanya Rp 1,5 juta dengan jangka waktu yang sama yakni 20 tahun," ungkapnya.
