Breaking News:

Anies Baswedan Akan Larang Penggunaan Kantong Plastik, Pengamat: Solusinya Belum Jelas

Pengamat kebijakan publik Universitas trisakti, Trubus Rahadiansyah mempertanyakan solusinya larangan penggunaan kantong plastik di DKI Jakarta

Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Erik Sinaga
Tribunnews.com/Wahid Nurdin
Ilustrasi Kantong Plastik 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerbitkan aturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Ibukota. Hal ini, disebabkan lantaran plastik menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Jakarta.

Menanggapi hal ini, Pengamat kebijakan publik Universitas trisakti, Trubus Rahadiansyah mempertanyakan solusinya.

"Sebenarnyakan kebijakan publik itukan memberikan solusi bukan membebankan masyarakat," kata Trubus Rahadiansyah saat dihubungi wartawan Rabu (2/1/2019).

Menurut Trubus Rahadiansyah, larangan penggunaan kantong plastik tersebut adalah kebijakan instan yang tak solutif, sebab hingga saat ini pemprov DKI sendiri belum bisa menemukan pengganti kantong plastik tersebut.

Meski Pemprov DKI Jakarta berencana mengganti plastik tersebut dengan kantong yang ramah lingkungan, namun Trubus menilai hingga saat ini Pemprov DKI belum bisa mendefinisikan secara jelas kantong kresek ramah lingkungan yang dimaksud.

"Penggunaan kantong yang ramah lingkungan itukan sampai hari ini belum ada penjelasan. (Kantong kresek) yang bagaimana dari kain atau dari apa," katanya.

Penggunaan kantong plastik, sudah menjadi hal yang sering kali dijumpai di setiap kehidupan masyarakat DKI Jakarta, khususnta dalam proses jual-beli di toko maupun pasar. Kebiasaan ini pun tampak tak mudah ditinggalkan begitu saja oleh masyarakat.

Untuk itu, Trubus menyarankan agar Pemprov DKI dapat memberikan solusi lewat sosialisasi yang baik dan edukatif. Sehingga, masyarakat tak merasa dipaksa dengan adanya aturan tersebut, apalagi ini menyangkut dengan pola kehidupan masyarakat.

"Ini menyangkut prilaku masyarakat yang mau tidak mau untuk merubahnya itu butuh proses. Tidak bisa serta merta orang itu dirubah. Dibuatkan payung hukum yang sifatnya berkeadilan. Adil dalam arti untuk mereka yang usaha dibidang kantong kresek ini tetep bisa tumbuh berkembang jangan dibinasakan mereka justru dibina," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved