Breaking News:

Pemilu 2019

Masyarakat Jangan Takut Laporkan Kecurangan Kampanye ke Bawaslu

Bawaslu Kota Jakarta Barat meminta masyarakat agar turut serta melakukan pengawasan terhadap proses kampanye Pemilu 2019

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Novian Ardiansyah

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK - Bawaslu Kota Jakarta Barat meminta masyarakat agar turut serta melakukan pengawasan terhadap proses kampanye Pemilu 2019.

Jika ditemukan kecurangan atau kesalahan dalam proses kampanye tersebut, masyarakat pun diminta tidak takut untuk melaporkannya.

Ketua Bawaslu Kota Jakarta barat Oding Junaidi mengatakan, laporan dari masyarakat tersebut bisa menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

"Bisa, masyarakat bisa melapor artinya kebanyakan memang masyarakat tidak mau secara resmi kenapa kalau laporan itu kan wajib mengisi form laporan datang ke kami lengkap alat buktinya apa, saksinya siapa, kejadiannya kapan dan identitas pelapor dan terlapor harus lengkap," tutur Oding di kantor KPU Jakarta Barat, Rabu (2/1/2019).

"Dan biasanya masyarakat itu memang sebenarnya cukup memberitahukan lewat WA (whatsapp) lewat apa itu dalam bentuk informasi awal. Nanti kita yang melakukan penelusuran," sambungnya.

Ia menjelaskan, masyarakat tidak perlu takut untuk melapor karena identitas dan keberadaan mereka akan dijaga kerahasiaannya oleh Bawaslu.

"Jangan takut, selama ini kemarin mungkin sudah kita jadikan momen bahwa sampai diputuskan inkrah di pengadilan kamu kan enggak tahu siapa yang laporan," kata Oding.

"Itu laporan masyarakat berarti aman dilindungi sama kita, tidak boleh tahu siapa yang melaporkan itu. Artinya kita kita tanggung jawab terhadap keberadaan saksi tersebut," ujarnya.

Sepanjang 2018, Ada 10 ASN di Tangerang Selatan yang Bolos Selama Satu Bulan Lebih

Sejauh ini, kata Oding, beberapa laporan dari masyarakat sudah masuk ke Bawaslu Jakarta Barat.

Namun tidak semua laporan tersebit ditindaklanjuti lebih jauh. Karena saat dilakukan penelusuran ada lapora-laporan yang tidak memiliki unsur pidana.

"Bisanya ya itu tadi kampanye-kampamye yang bagi-bagi sembako terus money politic. Masyarakat juga harus membedakan mana yang money politic dengan biaya kampanye, tapi tetap kita telusuri," kata Oding.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved