Tsunami di Banten

Pascatsunami Selat Sunda, Pandeglang Masuki Masa Transisi Darurat

Selain itu, huntara diperlukan untuk meminimalisir gejolak sosial dan mengantisipasi musim hujan agar pengungsi dapat lebih nyaman.

Pascatsunami Selat Sunda, Pandeglang Masuki Masa Transisi Darurat
TribunJakarta.com/Ega Alfreda
Kawasan Mutiara Carita Resort yang terdampak paling parah dari gelombang tsunami Selat Sunda di kawasan Carita, Minggu (23/12/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, MATRAMAN - Kabupaten Pandeglang, Banten yang menjadi salah satu wilayah terdampak tsunami Selat Sunda kini telah memasuki masa transisi darurat menuju peralihan selama dua bulan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masa transisi darurat di Kabupaten Pandeglang ditetapkan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Selesainya masa tanggap darurat pada 4/1/2019, maka dilanjutkan dengan periode transisi darurat menuju peralihan selama 2 bulan. Yaitu 6/1/2019 hingga 6/3/2019. Selama masa transisi darurat ini akan dibangun hunian sementara (huntara)," ujar Sutopo, Minggu (6/1/2019).

Huntara dibangun untuk menampung pengungsi yang rumahnya rusak berat dan rusak ringan.

Selain itu, huntara diperlukan untuk meminimalisir gejolak sosial dan mengantisipasi musim hujan agar pengungsi dapat lebih nyaman.

Diperlukan waktu selama 2 bulan untuk membangun huntara, sebelum dilakukan pembangunan hunian tetap yang waktunya lebih panjang.

"Pemda Pandeglang akan mengajukan dana siap pakai ke BNPB untuk pembangunan huntara. Pengerjaan fisik huntara akan dilakukan oleh TNI," ujar Sutopo.

Kali Pisang Batu Penuh Sampah, Aliran Air Tersumbat Akibat Bendungan Pengairan Sawah

Sementara itu, untuk penanganan darurat di Kabupaten Lampung Selatan masa tanggap darurat diperpanjang selama 2 minggu, yaitu dimulai sejak (6/1/2019) hingga (19/1/2019).

Sudah tersedia lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan hunian tetap. Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PUPR akan melakukan land clearing.

Sedangkan, Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan akan menyiapkan siteplan, desain dan rencana anggaran.

"Bupati Lampung Selatan akan mengajukan dana siap pakai BNPB untuk pembangunan huntap dan fasilitasnya dalam relokasi," ujar Sutopo.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved