Breaking News:

Komentar Anies Soal PNS Diberikan Tarif Berbeda dengan Masyarakat Umum Saat Parkir di IRTI Monas

Anies, mengaku telah memerintahkan UPT Parkir agar menerapkan harga parkir yang sama antara PNS dan masyarakat umum.

TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi kebijakan agar para PNS DKI Jakarta dibebaskan dari biaya parkir murah yang sebelumnya disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta di Parkir IRTI Monumen Nasional (Monas).

Hal ini, sebagai salah satu upaya Anies untuk menekan jumlah kemacetan di Ibukota, yakni mengalihkan masyarakat khususnya PNS agar naik angkutan umum.

"Nggak ada (subsidi). Harganya aja disamain semua. Nanti saya cek sama UPT parkir, tapi sudah saya perintahkan bahwa tidak ada lagi harga yang berbeda untuk PNS maupun non PNS parkir di IRTI," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Anies, mengaku telah memerintahkan UPT Parkir agar menerapkan harga parkir yang sama antara PNS dan masyarakat umum.

Bahkan Anies mengaku akan menyelentik UPT Parkir apabila kebijakan tersebut belum juga diterapkan.

"Tidak ada pembedaan harga (PNS) sama semua kayak publik biasanya. Betul. Kalau belum, nanti saya selentik," tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Anies Baswedan mengatakan bakal menaikan tarif parkir kendaraan di IRTI Monas, Jakarta Pusat per tanggal 1 Januari 2019 mengingat banyaknya pegawai Pemprov DKI Jakarta yang membawa kendaraan pribadi.

Propam Polda Lampung Periksa Oknum Perwira yang Bawa Wanita Bukan Istri ke Rumahnya

Anies ingin para pegawai Pemprov DKI justru menjadi contoh yang baik saat Pemerintah tengah berupaya mengurangi tingkat kemacetan, dengan lebih banyak menggunakan angkutan umum.

"Supaya pegawai Pemprov naik kendaraan umum. Pemprov di sini, hari ini bayarnya murah sekali. Rp.68 ribu perbulan, ya semuanya naik mobil. Rp.68 ribu parkir di Monas, coba. Itu logika yang salah," kata Anies pada beberapa waktu lalu.

Kebijakan ini pun menyebabkan dampak tersendiri di lingkungan sekitar Balai Kota DKI Jakarta. Sebagai contoh, Anies turut menyinggung PNS yang memarkirkan kendaraannya di gedung DPRD DKI Jakarta.

TribunJakarta.com memantau bahwa parkir kendaraan di Gedung DPRD DKI Jakarta memang tampak begitu padat semenjak beberapa hari terakhir.

"Justru itulah contohnya. Begitu tidak ada tempat parkir, orang akan berpikir ulang, satu kalau ada tempat lain, karena itu harus ada kebijakan konperensif. Nanti akan saya panggil khusus untuk memastikan bahwa tidak bisa parkir di IRTI dengan subsidi, bukan berarti parkir di DPRD Itu parkir untuk anggota dewan. Untuk pegawai dewan," katanya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved