Anies Ingin Warga Ibu Kota Beralih ke Angkutan Umum, Pengamat: Gubernurnya Kasih Contoh Dong

"Makanya itu kasih contoh Gubernurnya dong. Dia naik bus, jangan naik mobil terus," kata Asaz saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Pengamat transportasi, Asaz Tigor Nainggolan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut memberi contoh masyarakat Ibukota untuk menggunakan angkutan umum dalam rangka mengatasi macet di Jakarta.

Pernyataan ini diungkapkan Azas saat memberi tanggapan mengenai kebijakan Anies Baswedan yang menaikan biaya Parkir IRTI Monumen Nasional (Monas), bagi para PNS agar tak membawa kendaraan pribadi.

"Makanya itu kasih contoh Gubernurnya dong. Dia naik bus, jangan naik mobil terus," kata Asaz saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).

Asaz menilai, tak ada yang salah dengan upaya pemprov DKI Jakarta yang ingin mengurangi macet di Ibukota. Namun, sebagai seorang kepala pemerintahan, sebaiknya Anies turut mencontohkan hal-hal yang patut dicontoh kepada masyarakatnya.

Seperti penggunaan angkutan umum misalnya.

Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta, Pengamat Sebut Anies Tak Mulus Realisasikan Janjinya

"Jangan cuma ngelarang orang bawa kendaraan pribadi, tapi sendirinya masih bawa. Harus dimulai dari aparatur kalau kita bicara perubahan, warga tinggal ikut. itu contoh," katanya.

Anies, diketahui telah menerapkan kebijakan baru sejak 2019 ini dengan membebaskan para PNS DKI dari biaya parkir murah yang sebelumnya disubsidi oleh Pemprov DKI di IRTI Monas.

Hal ini, sebagai salah satu upaya Anies untuk menekan jumlah kemacetan di Ibukota, yakni mengalihkan masyarakat khususnya PNS agar naik angkutan umum.

"Nggak ada (subsidi). Harganya aja disamain semua. Nanti saya cek sama UPT parkir, tapi sudah saya perintahkan bahwa tidak ada lagi harga yang berbeda untuk PNS maupun non PNS parkir di IRTI," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Anies, mengaku telah memerintahkan UPT Parkir agar menerapkan harga parkir yang sama antara PNS dan masyarakat pada umumnya.

Anies ingin agar para pegawai Pemprov DKI justru menjadi contoh yang baik saat Pemerintah tengah berupaya mengurangi tingkat kemacetan, dengan lebih banyak menggunakan angkutan umum.

Namun kebijakan ini pun juga berdampak kepada lingkungan Balai Kota DKI Jakarta. Karena hal ini, penumpukan kendaraan bermotor terjadi di parkiran Gedung DPRD DKI Jakarta lantaran para PNS tak lagi memarkirkan kendaraan di IRTI Monas.

"Justru itulah contohnya. Begitu tidak ada tempat parkir, orang akan berpikir ulang, satu kalau ada tempat lain, karena itu harus ada kebijakan konperensif. Nanti akan saya panggil khusus untuk memastikan bahwa tidak bisa parkir di IRTI dengan subsidi, bukan berarti parkir di DPRD Itu parkir untuk anggota dewan. Untuk pegawai dewan," tegas Anies pada Rabu, (9/1/2019) lalu.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved