Presiden Jokowi Buka Penyaluran Bantuan Sosial PKH di Ciracas

Presiden Jokowi dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, membuka peluncuran penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2019.

Presiden Jokowi Buka Penyaluran Bantuan Sosial PKH di Ciracas
TribunJakarta.com/Nawir Arsyad Akbar
Presiden Jokowi membuka peluncuran penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2019, di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, membuka peluncuran penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2019.

Peluncuran penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2019, dibuka Jokowi dan Agus Gumiwang Kartasasmita di GOR Ciracas, Jakarta Timur.

"Dulu (dana PKH) cuma Rp 5,4 triliun, tahun ini melompat tinggi sekali menjadi Rp 34,4 triliun. Sekarang juga KPM (keluarga penerima manfaat) ditambah menjadi bertambah menjadi 10 juta penerima," ujar Jokowi, Kamis (10/1/2019).

Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan kepada para keluarga penerima manfaat PKH untuk menggunakan bantuan tersebut dengan baik dan benar.

"Hati-hati penggunaannya, supaya yang kita inginkan dapat memberi manfaat kepada keluarga-keluarga penerima. Saya minta para pendamping PKH, dilihat betul kegunaan uang-uang yang ada," ujar Jokowi.

Pemerintah sendiri telah menetapkan indeks bantuan sosial yaitu bantuan Tetap PKH Reguler Rp 550.000/Keluarga/Tahun, bantuan tetap PKH Akses Rp 1.000.000/Keluarga/Tahun (KPM yang tinggal di daerah sulit dan terpencil).

Selain itu, KPM yang memiliki Ibu hamil, mempunyai anak balita, tinggal dengan bersama lansia dan disabilitas Rp 2.400.000/jiwa/Tahun.

Juga KPM yang memiliki anak usia sekolah SD Rp 900.000/Jiwa/Tahun, SMP Rp. 1.500.000/ Jiwa/Tahun dan SMA Rp. 2.000.000/Jiwa/Tahun.

Reaksi Jokowi saat Didoakan Sehat hingga Jadi Presiden Lagi di Sosialisasi PKH: Kampanye Ini

Warga Srengseng Sawah Penerima PKH Diharapkan Bisa Hidup Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah

Setiap KPM PKH akan diberikan bantuan maksimal untuk 4 orang berdasarkan komponen kondisionalitas, dengan jumlah penerima tetap 10 juta KPM.

"Uang-uang ini harus produktif, beli telur boleh, beli ikan boleh, beli seragam anak boleh. Itu untuk anak-anak, bapaknya minya rokok boleh tidak? Hati-hati, tidak boleh untuk beli rokok, meskipun itu suami," ujar Jokowi.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved