Breaking News:

Pilpres 2019

Bawaslu Tangerang Selatan Telusuri Dugaan Kampanye Ma'ruf Amin di Pesantren

"Kami lagi pelajari videonya, kita pelajari dulu," ujar Komisioner Bawaslu Slamet.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir | Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta/Jaisy Rahman Tohir
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin, terang-terangan meminta dukungan ketika menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW, di Pondok Pesantren Madinatunnajah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (13/1/2019).  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir 

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangerang Selatan menelusuri dugaan kampanye calon wakil presiden nomor urut 1, Maruf Amin, di pondok pesantren Madinatunnajah, Ciputat, Tangerang Selatan.

Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu divisi Pengawasan dan Kerja Sama Antar Lembaga, Slamet Santosa, saat mengawasi aktivitas Maruf Amin di pesantren Madinatunnajah, Minggu (13/1/2019). 

"Kami lagi pelajari videonya, kita pelajari dulu," ujar Slamet.

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, Ma'ruf Amin terang-terangan meminta dukungan santri dan masyarakat saat berpidato pada acara maulid Namu Muhammad SAW di Pesantren Madinatunnajah. 

Lapar Saat Hujan? Nikmati Sajian Bubur Manis Jasuke Ala Hotel Santika Premier Hayam Wuruk 

"Mereka mengundang saya, Alhamdulillah saya juga sekaligus meminta doa dan dukungan, karena saya menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Jokowi, itu saja," jelasnya. 

Ma'ruf berharap dari permintaannya itu, ia bisa menggalang dukungan lebih banyak dari kalangan santri dan Nahdalatul Ulama (NU). 

"Kita harapan dapat dukungan lebih banyak daeikalangan masyarakat, kalangan pesantren, kalangan santri, jamaah ormas-ormas Islam khususnya Nu, dan mereka akan semakin solid dan terkonsolidasi untuk memberikan dukungan," jelasnya. 

Larangan kampanye tertuang jelas dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat 1 huruf h yang berbunyi, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."

Pesantren, digolongkan sebagai tempat pendidikan informal, yang termasuk dalam Undang-Undang tersebut.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved