Pengelola Pasar Induk Kramat Jati Legalkan PKL, Segini Tarifnya

Nilainya pun tak sedikit, yaitu sebesar Rp 2.085.600 per meter persegi per tahun untuk tarif kompensasi dan tarif retribusi sebanyak Rp 13.970

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak pengelola Pasar Induk Kramat Jati soal biaya yang dibebankan kepada PKL untuk bisa berjualan di pasar tersebut. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI - Beredar surat edaran di media sosial yang dikeluarkan oleh pihak pengelola Pasar Induk Kramat Jati soal pelegalan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di dalam area pasar.

Berdasarkan surat edaran tertanggal 3 Desember 2018 tersebut, para PKL yang ingin berjualan di area pasar diwajibkan membayar sejumlah biaya, seperti tarif kompensasi lahan dan tarif retribusi.

Nilainya pun tak sedikit, yaitu sebesar Rp 2.085.600 per meter persegi per tahun untuk tarif kompensasi dan tarif retribusi sebanyak Rp 13.970 per meter persegi per hari.

Nantinya, pihak pasar akan menempatkan para pedagang tersebut di sejunlah lokasi yang tak semestinya dijadinya tempat berjualan, seperti di area taman, parkir kendaraan, bahkan di bawah tiang.

Hal ini pun sempat dikeluhkan oleh sejumlah pedagang binaan di Pasar Induk Kramat Jati yang mengaku resah dengan semakin maraknya PKL di pasar tersebut.

"Pasti khawatir kalau seperti ini karena yang jualan makin banyak ya semakin nambah saingan. Padahal kios resminya sudah penuh tapi terus aja ditambah sama pihak pengelola," ucap Hardi, pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Rabu (16/1/2019).

Kekhawatiran yang sama juga diutarakan oleh Junaidi, pedagang binaan di Pasar Induk Kramat Jati.

"Enggak benar ini, masak pihak pasar lebih mengutamakan PKL dari pada kami pedagang binaan," ujarnya.

Bingung Cari Kerja? 70 Perusahaan Menantimu di Indonesia Career Expo Jakarta

Sementara itu, dikonfirmasi awak media, Manager UPB Pasar Induk Kramat Jati Agus Lamun membenarkan soal surat edaran tersebut.

Tapi ia menyebut, surat tersebut berlaku juga untuk seluruh pedagang di kios maupun los per Januari 2019 ini.

"Kalau tarif retribusi memang rencananya berlaku per Januari, ini untuk semua ya baik pedagang di kios, los, dan sebagainya yang ada di pasar ini," ucapnya, Rabu (16/1/2019).

Dikatakan Agus, surat edaran yang menyebutkan kenaikan tarif kompensasi lahan dan retribusi biaya pengelolaan pasar (BPP) itu telah sesuai dengan ketenruan yang ada.

"Memang perlu penyesuaian dengan kondisi yang sudah ada. Itu kompensasi untuk lahan yang mereka tempati dan mereka dikenakan juga BPP per harinya," kata Agus.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved