Sejak September 2018, Bawaslu Jakarta Timur Tertibkan 4.508 APK Melanggar Aturan

"Oktober (2018) 1.155 APK (yang ditertibkan). Lalu November paling banyak, yaitu 1.170 APK. Desember hanya 10 APK," ujar Sakhroji.

TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Alat Peraga Kampanye yang dipasang di pohon di Jalan Kencana V, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (10/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Timur, sejak September 2018 hingga 16 Januari 2019 telah menertibkan 4.508 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan.

Ketua Bawaslu Jakarta Timur, Sakhroji Sah mengatakan bahwa penertiban pada November 2018 merupakan jumlah APK terbanyak yang berhasil ditertibkan, yaitu sebanyak 1.170 APK.

"Oktober (2018) 1.155 APK (yang ditertibkan). Lalu November paling banyak, yaitu 1.170 APK. Desember hanya 10 APK," ujar Sakhroji Sah, Rabu (16/1/2019).

Meski begitu, pada Januari 2019 yang belum genap satu bulan, Bawaslu Jakarta Timur dibantu oleh Satpol PP telah menertibkan sebanyak 1.154 APK yang melanggar aturan pemasangan.

Kasatpol PP DKI Jakarta Minta Izin Papan Reklame Tak Sesuai Aturan Segera Dievaluasi

Sakhroji Sah mengatakan, sebagian besar APK yang melanggar aturan dipasang di tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye, seperti jalan bebas hambatan, jalan protokol, dan sarana prasarana publik.

"(APK dilarang dipasang) Di seluruh jalur jalan bebas hambatan atau tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyeberangan jalan (JPO), fly over, underpass dan sarana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Sakhroji Sah.

Pengelola Pasar Induk Sebut Tarif Kompensasi Lahan Sudah Berlaku Sejak 2004

Padahal, pemasangan APK telah diatur dalam SK KPU DKI Jakarta nomor 175/PL.01.5/Kpt/31/Prov/IX/ 2018, Tanggal 22 September 2018, Tentang Lokasi Pemasangan APK di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2019.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelum kegiatan penertiban, panitia pengawas pemilu setiap kecamatan telah memberitahu kepada setiap partai politik untuk menurunkan sendiri APK yang melanggar.

Namun, jika dalam batas waktu yang sudah ditentukan para partai politik tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut, Bawaslu Jakarta Timur akan menurunkan secara paksa APK yang melanggar.

"Sampai batas waktu yang ditentukan, kemudian berkoordinasi dengan Satpol PP di Kecamatan dan Kelurahan untuk secara bersama melakukan penertiban APK tersebut," ujar Sakhroji Sah.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved