Bawaslu Jakarta Timur Tertibkan 1.155 APK yang Melanggar Aturan Selama Januari 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Timur, pada Januari 2019 telah menertibkan 1.155 alat peraga kampanye (APK)

TribunJakarta/Nawir Arsyad Akbar
Bawaslu Jakarta Timur dibantu Satpol PP melakukan penertiban APK yang melanggar, di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (16/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Timur, pada Januari 2019 telah menertibkan 1.155  alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan pemasangan.

Penertiban APK calon legislatif, calon presiden, atau partai politik peserta Pemilu 2019 dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Timur di seluruh kecamatan yang ada di wilayahnya.

"Penertiban pemasangan APK yang melanggar aturan di wilayah Kota Jakarta Timur merupakan hasil kerjasama pengawas Pemilu dengan Jajaran Satpol PP Pemkot Kota Jakarta Timur," ujar Ketua Bawaslu Jakarta Timur, Sakhroji Sah.

Sakhroji Sah mengatakan, sebagian besar APK yang melanggar aturan dipasang di tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye, seperti jalan bebas hambatan, jalan protokol, dan sarana prasarana publik.

"(APK dilarang dipasang) Di seluruh jalur jalan bebas hambatan atau tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyeberangan jalan (JPO), fly over, underpass dan sarana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Sakhroji Sah.

Terkuak, Vanessa Angel Sebarkan Foto & Video Panasnya Sendiri ke Muncikari

Rocky Gerung Bahas Pelanggaran HAM Jelang Debat Capres, Karni Ilyas Justru Dibuat Heran Boni Hargens

Padahal, pemasangan APK telah diatur dalam SK KPU DKI Jakarta nomor 175/PL.01.5/Kpt/31/Prov/IX/ 2018, Tanggal 22 September 2018, Tentang Lokasi Pemasangan APK di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2019.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelum kegiatan penertiban, panitia pengawas pemilu setiap kecamatan telah memberitahu kepada setiap partai politik untuk menurunkan sendiri APK yang melanggar.

Namun, jika dalam batas waktu yang sudah ditentukan para partai politik tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut, Bawaslu Jakarta Timur akan menurunkan secara paksa APK yang melanggar.

"Sampai batas waktu yang ditentukan, kemudian berkoordinasi dengan Satpol PP di Kecamatan dan Kelurahan untuk secara bersama melakukan penertiban APK tersebut," ujar Sakhroji Sah.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved