PKL Keluhkan Kenaikan Sewa Lahan di Pasar Induk Kramat Jati

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati mengaku keberatan dengan kenaikan tarif kompensasi lahan

TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Sejumlah pedagang PKL yang berjualan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (16/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI - Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati mengaku keberatan dengan kenaikan tarif kompensasi lahan dan retribusi biaya pengelolaan pasar (BPP) yang dirasa sangat mencekik.

Seperti yang diungkapkan oleh Hengki (47), pedagang kelontong di los buah Pasar Induk Kramat Jati, ia mengaku sangat keberatan dengan tarif kompensasi yang mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2.085.600.

"Rata-rata semua (PKL) disini merasa keberatan karena ya itu (tarif kompensasi) cukup besar kenaikannya," ucapnya kepada awak media, Kamis (17/1/2019).

Menurutnya, bila pengelola pasar ingin menaikan biaya kompensasi lahan seharusnya dinaikan secara bertahap.

"Masih berharap enggak naik, kalau pun naik mungkin Rp 200 ribu saja, enggak seperti sekarang," ujarnya.

Keluhan yang sama juga diutarakan oleh Runi (62), penjual kopi yang telah berjualan di Pasar Induk Kramat Jati sejak tahun 1975.

Apalagi selama ini pihak pengelola pasar hanya membebaninya membayar pajak retribusi sebesar Rp 11 ribu.

"Saya jualan juga enggak makan tempat, baru dua bulan terakhir ini setelah ganti kepala pasar saya disuruh bayar Rp 550 ribu per bulan. Katanya sih biaya sewa lahan," ucap dia.

Link Live Streaming Debat Capres-cawapres 2019 TVRI, Kompas TV dan RTV Malam Ini

"Kalau retribusi saya selalu bayar, dulu Rp 11 ribu per hari. Sekarang naik jadi Rp 15 ribu," tambahnya.

Hal ini tentunya sangat bertolak belakangan dengan pernyataan Manager Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Induk Kramat Jati sebelumnya yang menyebut kenaikan tarif ini sudah disosialisaikan dan disetujui oleh para PKL.

"Sudah kami sosialisaikan kepada semua (PKL), mereka justru senang karena ini tanda legalitas," kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (16/1/2019)

Untuk diketahui, jumlah PKL di Pasar Induk Kramat Jati sendiri jumlahnya mencapai 380 pedagang.

Dalam surat edaran tertanggal 3 Desember 2018 yang bereda di media sosial, para PKL yang ingin berjualan di area Pasar Induk Kramat Jati diwajibkan membayar sejumlah biaya, seperti tarif kompensasi lahan dan retribusi BPP.

Jumlahnya pun tak sedikit, yaitu sebesar Rp 2.085.600 per meter persegi per tahun untuk tarif kompensasi dan tarif retribusi sebanyak Rp 13.970 per meter persegi per hari.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved