Janji Kinerja Tahun 2019, Tiga Instansi Tangerang Komitmen Bebas Korupsi

Polri, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, dan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Tangerang menandatangani komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019.

Istimewa/dokumentasi Polresta Tangerang.
Penandatanganan komitmen Kinerja Tahun 2019 oleh Polri, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, dan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Tangerang, Selasa (22/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, JAMBE - Polri, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, dan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Tangerang menandatangani komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019.

Dalam perjanjian itu dihadiri oleh Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Sabiul Alif, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Zulbahri Bakhtiar, dan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas 1 Tangerang Dedi Cahyadi.

Dalam sambutannya, Sabilul menyampaikan apresiasi kepada Rutan Kelas 1 Tangerang yang telah menanamkan sifat kemanusiaan dan prosedural terhadap warga binaan.

Sabilul berpesan, agar petugas rutan bisa membangun komunikasi dan koordinasi serta melakukan pendekatan dengan warga binaan guna menjaga stabilitas keamanan di dalam rutan.

"Oleh karena itu, petugas rutan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga binaan," ujar dia dalam keterangan resminya di Kabulaten Tangerang, Selasa (22/1/2019).

Sabilul menambahkan, warga binaan tidak selamanya mendekam di dalam rutan.

Apabila sudah selesai menjalani masa hukuman, kata Sabilul, warga binaan harus berbuat baik dan tidak mengulangi kesalahan.

"Apel kali ini juga merupakan kesepakatan sinergis antar institusi untuk melaksanakan kerja berbasis komitmen untuk menciptakan wilayah birokrasi yang melayani dan bebas korupsi," lanjut dia.

Sementara itu Dedi Cahyadi mengatakan, kegiatan apel bersama itu dalam rangka Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Rumah Tahanan Negara Klas 1 Tangerang.

Menurut Dedi, komitmen itu merupakan tekad institusi di bawah Kemenkumham itu untuk memberikan pelayanan maksimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

"Kolaborasi berkinerja ini semoga dapat menjadi panduan bagi kami untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan hukum dan asas kemanusiaan," ujarnya.

Ibu Pembunuh Anak di Tangerang Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Ibu Pembunuh Anaknya di Tangerang Dikenal Pendiam, Camat Tegaskan Peraturan Bagi Warga Pendatang

Sedangkan Zulbahri mengatakan, harmonisasi antar institusi sangat dibutuhkan agar warga binaan tetap mendapatkan hak-haknya.

"Menjelang Pemilu dan Pilpres 2019, warga binaan tetap memiliki hak pilih. Untuk itu, integrasi komunikasi menjadi penting agar warga binaan tidak kehilangan hak suara," jelasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved