PKB Sayangkan Sikap Pihak yang Tak Gunakan Hak Pilihnya saat Pemilu

Namun yang patut dipertanyakan, apakah dengan sikap tidak memilih dalam pemilihan umum tersebut dapat mengubah situasi semakin baik?

Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indah Sari mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Rabu (2/1/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih seorang pemimpin dalam kontestasi pemilihan umum.

Terkait hal ini Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan (PKB), Dita Indah Sari, berpendapat, tidak menggunakan hak pilih memang bukan merupakan pelanggaran hukum.

Namun yang patut dipertanyakan, apakah dengan sikap tidak memilih dalam pemilihan umum tersebut dapat mengubah situasi semakin baik?

"Jadi ini bukan soal salah atau benar, haram atau halal. Ini soal tepat atau tidak tepat," kata Dita kepada wartawan, Jumat (25/1/2019).

Dita menuturkan, dalam politik hampir mustahil calon politik yang muncul seperti ideal yang diharapkan.

Bagi dirinya, sepanjang masih ada calon yang terbuka terhadap masukan atau kritik, masih membawa banyak program dan gagasan yang bermanfaat buat rakyat, ia memilih untuk mendukungnya.

"Seperti halnya dalam Pilpres saya memilih mendukung Jokowi," kata Caleg DPR RI Dapil Sumut 1 itu.

"Tentu tidak mungkin saya bersetuju dalam segala hal dengan semua kebijakan Pemerintahan pak Jokowi, kalau ada hal-hal yang tidak setuju sampaikan saja masukan/kritik konstruktif, itulah sikap saya," tuturnya.

Masih kata Dita, posisi PKB sebagai mitra koalisi dalam pemerintahan Jokowi juga beberapa kali memberi masukan terhadap beberapa kebijakan dari jajaran pemerintah yang dinikai kurang tepat.

Usai Bagikan Sertifikat Tanah, Jokowi Belanja Keripik Ceker, Kerupuk Kulit dan Sambel Ebi Salak

"Dan Pak Jokowi kita lihat sangat terbuka terhadap masukan," ujarnya.

Lebih jauh Dita mengatakan, ia menilai gagasan-gagasan Jokowi yang visioner dan konsisten agar terus diupayakan. Seperti membangun Indonesia dari pinggiran, terluar, tertinggal untuk mengurangi kesenjangan desa dan kota di Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat.

"Dengan dana desa, dengan mempercepat infrastruktur di Indonesia bagian timur, juga banyaknya program-program sosial untuk ekonomi bawah," ujarnya.

"Wawasan Poros Maritim juga gagasan yang visioner untuk terus diakselarasi oleh pemerintah," tandasnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved