Fadli Zon Sebut Vonis Dhani Kematian Demokrasi, Mantan Tim Hukum Ahok: Jangan Dikaitkan Politik

"Jadi jangan dikait kaitkan dengan hal-hal yang berbau politis," kata Triana Dewi Seroja.

Editor: Wahyu Aji
Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai menjalani persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2017). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil DPR RI Fadli Zon menilai vonis 1,5 tahun penjara dan ditahannya Ahmad Dhani, adalah lonceng kematian demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut tampak dari unggahan Fadli Zon di akun Twitter @fadlizon, Senin (28/1/2019).

Terkait hal itu, Triana Dewi Seroja mantan juru bicara dan tim hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atau BTP memberikan tanggapannya.

Triana mengatakan, dirinya prihatin dan berharap ada hikmah yang bisa diambil dari kasus ujaran kebencian yang menjerat Ahmad Dhani.

"Agar lebih berhati hati dalam bertutur kata apalagi mengunggahnya di media sosial. Saya melihat Jaksanya cukup profesional dalam menangani perkara ini dan hakim juga netral dan independen, jadi jangan dikait kaitkan dengan hal-hal yang berbau politis," kata Triana kepada Tribun, Rabu (30/1/2019).

Menurutnya, vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ahmad Dhani semata-semata karena penegakan hukum.

Ahmad Dhani Divonis 18 Bulan Penjara, Iwan Fals Terkejut: Buset Gara-gara Ngetweet!

"Harus digaris bawahi bawah Indonesia adalah negara hukum jadi siapapun yang melanggar hukum harus diproses secara hukum. Dalam putusan majelis hakim, Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana yang diatur ancaman hukuman pidana pada Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," katanya.

Triana menegaskan, seharusnya vonis Ahmad Dhani tidak dikait-kaitkan dengan demokrasi.

"Harus dipahami Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi tentu harus memberikan ruang yang luas bagi masyarakatnya untuk bisa turut serta dalam memberikan pendapat demi kemajuan bangsanya," katanya.

Menurutnya, kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi suatu negara tidak dapat diartikan sebagai kebebasan yang dapat bebas sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan yang memiliki tanggung jawab.

Dirinya menyebutkan, kebebasan berpendapat adalah Hak Asasi Manusia tetapi kebebasan itu juga memiliki batas karena jika kebebasan itu tidak diberikan batas maka kebebasannya akan melanggar Hak Asasi Manusia yang lain.

Oleh karena itu kita harus menjaga keseimbangan ini antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab terhadap pendapat yang dikeluarkan.

"Dan Kebebasan berpendapat bisa menjadi sebuah perbuatan yang dilarang apabila pendapat tersebut mengandung penghinaan, fitnah apalagi jika sampai pendapat tersebut menyulut kebencian yang bisa berujung pada konflik horizontal di masyarakat," katanya.

Masih Ada Kasus di Surabaya, Kuasa Hukum Dukung Pemindahan Penahanan Ahmad Dhani

Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon menyebutkan bahwa peristiwa itu adalah bukti dari rezim yang semakin otoriter.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved